Amankan Distribusi Ponsel, Kominfo Mitigasi Mesin Validasi IMEI Penuh

Syaiful meminta pemerintah menyelesaikan persoalan sistem CEIR agar konsumen dapat menggunakan ponsel dengan tenang. Selain itu, untuk meminimalkan kekhawatiran industri terkait produksi dan impor gadget.

CEO Mito Mobile Hansen khawatir, industri ponsel terpuruk jika persoalan IMEI terus berlanjut. "Saya dengar kawan-kawan brand nasional lainnya mengalami masalah sama. Jangan biarkan kami masuk ke jurang resesi lebih cepat. Kami sangat berharap sekali pihak terkait untuk secepatnya mengatasi persoalan ini," ujarnya, dikutip dari Antara, akhir pekan lalu (9/10).

Aturan IMEI sebenarnya sudah berlaku sejak 18 April lalu, tetapi pemerintah menggunakan sistem CEIR berbasis komputasi awan (cloud). Kominfo mulai menerapkan mesin untuk memblokir ponsel ilegal sejak pertengahan bulan lalu (15/9).

Ketua ATSI Marwan O Baasir menilai bahwa mesin CEIR akan lebih efektif memblokir ponsel black market (BM) ketimbang hanya memakai cloud. “Kapasitasnya baik dan lumayan cepat, di atas 15 ribu transaksi per detik,” kata dia kepada Katadata.co.id, medio bulan lalu (15/9).

Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan Aula mengatakan, efektivitas penerapan aturan IMEI akan memberikan kepastian dalam berinvestasi. Secara tidak langsung juga bakal berdampak positif terhadap pertumbuhan industri.

Apalagi ia mencatat sekitar 20% ponsel yang beredar di Indonesia merupakan ilegal dan berkualitas rendah yang diperbarui (refurbished). Jika penjualan smartphone per tahunnya mencapai 50 juta, maka sekitar 10 juta di antaranya ponsel BM.

Meski begitu, ia tidak dapat memperkirakan dampak penguatan aturan IMEI mulai hari ini, terhadap peningkatan penjualan ponsel pintar. “Pandemi corona tidak ada yang bisa menduga. Tetapi semoga meningkat,” kata Hasan kepada Katadata.co.id.

(REVISI, ada tambahan pada paragraf 6, Pukul 13.20, Senin, 12 Oktober 2020)