Pemerintah akan membuka lelang pengadaan satelit untuk internet berkecepatan tinggi (High Throughput Satellite/HTS) pada semester II tahun ini. Dengan demikian, target peluncuran satelit ini pada tahun 2021 bisa terlaksana.
Setelah diumumkan pada paruh kedua tahun ini, pemenang lelangnya akan diumumkan paling lambat pertengahan April 2018. Selanjutnya, proses pencairan dana (financial closing) dan manufaktur akan dilakukan dalam waktu 30 bulan.
"Pendanaannya coba bisa dicari dari mana saja, pemerintah juga akan bantu. Karena tugas pemerintah bagaimana bandwith ini bisa tersedia bagi masyarakat," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (17/5).
(Baca juga: Gantikan yang Lama, Indosat Beli Satelit Baru dari Tiongkok)
Rudiantara memastikan proses lelang akan dilakukan secara transparan. Pemerintah pun terbuka untuk semua solusi terkait teknologi dan pendanaan. Namun, menurutnya skema skema terbaik sejauh ini adalah melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sebelumnya, usulan Rudiantara untuk memasukkan pembangunan satelit ini dalam revisi daftar proyek strategis nasional telah mendapat lampu hijau. Adanya satelit milik pemerintah akan membuat akses internet lebih merata di seluruh Indonesia.
Rudiantara memperkirakan, untuk pembangunan satelitnya sendiri membutuhkan dana sebesar US$ 300 – 400 juta atau sekitar Rp 4 – 5,3 triliun. Namun, secara total, nilai investasinya sendiri masih belum bisa ditentukan. Alasannya, pembangunan satelit ini juga akan diikuti oleh pembangunan infrastruktur diberbagai daerah terpencil di Indonesia, meliputi puskesmas dan sekolah.
(Baca juga: Menkominfo Usul Satelit US$ 400 juta Masuk Proyek Strategis Nasional)
Mengutip Wikipedia, satelit ini menggunakan teknologi dengan kapasitas akses data yang besar. Jika saat ini kapasitas maksimal Throughput adalah 155 Megabite per detik, melalui teknologi High Throughput Satellite (HTS), kecepatan akses data bisa mencapai 100 Gigabite per detik.