Satelit mahal ini dinilai perlu untuk meratakan akses internet berkecepatan tinggi hingga pelosok Tanah air.
Menkominfo Rudiantara
Katadata | Arief Kamaludin

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengusulkan pembangunan satelit untuk dimasukkan dalam revisi proyek strategis nasional. Adanya satelit milik pemerintah akan membuat akses internet lebih merata di seluruh Indonesia.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Usulan ini disampaikan dalam rapat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), hari ini. Jika disetujui, Rudiantara menjelaskan, proses pengadaan atau tender pembangunan satelit ini akan dilakukan pada kuartal-III 2017.

"Jadi, tahun 2021 kita akan punya satelit sendiri. Punya pemerintah dan dipakai untuk kepentingan pemerintah, utamanya," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara saat ditemui usai rapat di kantor  Menteri Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (10/2).

(Baca juga: Kemenhub Ingin Kembangkan Transportasi Kanal dan MRT Jakarta)

Setelah tender rampung, Rudiantara berharap kontraknya akan diteken pada tahun 2018 dan mencapai financial closing pada tahun yang sama. Setelah itu, Rudiantara menjelaskan, akan ada tahap evaluasi dan fabrikasi yang dilakukan dalam jangka waktu dua tahun. Hal ini dilakukan guna melakukan pengecekan akan keandalan satelit tersebut, sampai dengan peluncurannya.

Rudiantara memperkirakan, untuk pembangunan satelitnya sendiri membutuhkan dana sebesar US$ 300-400 juta. Namun, secara total, nilai investasinya sendiri masih belum bisa ditentukan. Alasannya, pembangunan satelit ini juga akan diikuti oleh pembangunan infrastruktur diberbagai daerah terpencil di Indonesia, meliputi puskesmas dan sekolah.

"Nanti kita akan pilih di mana saja. Kalau di Jakarta kan tidak ada masalah kalau pakai 4G, kan kalau daerah remote harus pakai satelit," ujarnya.

(Baca juga:  Bandara Soekarno Hatta Bakal Dilalui Skytrain pada Juni 2017)

Soal besarnya kebutuhan dana, menurut Rudiantara, karena satelit yang akan dibangun merupakan High Throughput Satellite (HTS). “Jadi bukan satelit biasa. Ini khusus internet kecepatan tinggi," ujar Rudiantara.

Mengutip Wikipedia, satelit ini menggunakan teknologi dengan kapasitas akses data yang besar. Jika saat ini kapasitas maksimal Throughput adalah 155 Megabits per second, melalui teknologi High Throughput Satellite (HTS), kecepatan akses data bisa mencapai 100 Gigabits per second.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, akan menampung usulan-usulan proyek strateegis nasional dari berbagai Kementerian. Menurutnya, usulan-usulan tersebut nantinya akan dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali dievaluasi.

(Baca juga: 13 Jalan Tol Masuk Daftar Tambahan Proyek Strategis Nasional)

"(Draf) Peraturan Presidennya akan diserahkan dalam dua minggu lagi," ujar Darmin.

 

Miftah Ardhian
Artikel Terkait
Ada empat proyek di sektor hulu migas yang masuk daftar prioritas nasional, yaitu Blok Masela, proyek laut dalam IDD, lapangan gas Tiung Biru, dan Train 3 Tangguh
"Akibatnya pekerjaan (fisik) bisa menjadi lebih panjang serta biayanya bisa membengkak"
Pemerintah Provinsi Banten juga masih kesulitan mencari lahan untuk pembangunan Bandara Banten Selatan