Driver di Vietnam Serukan Offbid karena Potongan hingga 50%, Grab Buka Suara

Pengemudi layanan transportasi online di Vietnam, yang bekerja untuk Grab, mengeluhkan potongan bagi hasil atau dikenal sebagai komisi, yang mencapai 50%. Sebagian dari mereka pun menyerukan offbid alias tidak mengaktifkan aplikasi.

Media milik Pemerintah Vietnam, VTC News, menyebutkan beberapa pengemudi mengklaim bahwa sejak Grab mengubah struktur pembayaran pada Juli, potongan biaya kini bisa mencapai 50% dari tarif.

Pemotongan bagi hasil akan membuat pengemudi hanya memperoleh pendapatan bersih sekitar 2.600 dong atau Rp 1.764 (kurs Rp 0,67 per dong) per kilometer untuk ojol dan sekitar 6.000 dong Rp 4.070 per kilometer untuk taksi online.

Sementara itu, Vietnam VN menyebutkan bahwa beberapa pengemudi menyebut Grab mengambil komisi 30% hingga 35% per perjalanan.

Mereka berpendapat bahwa tarif rendah ditambah dengan pengeluaran seperti bahan bakar dan kerusakan kendaraan, di saat komisi yang diambil tinggi, secara signifikan mengurangi pendapatan bersih. Sementara mereka sering bekerja lebih dari 10 jam sehari.

Para pengemudi Grab yang mengeluh itu pun menyerukan kepada rekan-rekannya untuk mematikan aplikasi pada 12 - 13 September. "Mari kita semua bersatu, matikan aplikasinya, dan istirahatlah sejenak untuk menuntut keadilan," kata seorang pengguna Facebook dalam unggahan di grup publik bernama Komunitas Pengemudi Grab Vietnam, yang memiliki 169.000 anggota, dikutip dari Reuters, Kamis malam (10/9).

Namun, seorang pengguna mengatakan di grup Facebook bahwa jika Grab menarik diri dari Vietnam, para pengemudi tidak akan bisa bekerja.

Grab Buka Suara soal Pengemudi Vietnam Serukan Offbid

Grab menyebut ada sejumlah obrolan dan informasi palsu yang muncul di media sosial di Vietnam. Perusahaan sedang mengevaluasi situasi tersebut, sebagaimana dikutip dari Vietnam VN.

Permasalahan utama yang menyebabkan kontroversi terletak pada perbedaan antara total jumlah yang dibayar penumpang dan jumlah sebenarnya yang diterima pengemudi.

Grab menerapkan tarif komisi standar 20% untuk ojol dan 25% untuk taksi online. Namun, biaya yang dibayarkan penumpang biasanya mencakup tarif dasar berdasarkan jarak dan waktu, beserta berbagai biaya tambahan yang bervariasi tergantung pada waktu, lokasi, dan permintaan aktual.

Biaya tambahan yang dibayarkan penumpang dan masuk ke kantong Grab, termasuk biaya platform mulai dari 3.000 dong untuk layanan ojol dan dari 5.000 hingga 19.000 dong untuk taksi online. Selain itu, biaya tambahan saat cuaca buruk, biaya layanan jam sibuk, biaya tambahan perubahan rute, dan bahkan biaya layanan terpisah untuk layanan pengiriman makanan dan pengiriman ekspres.

Selisih antara tarif dasar, biaya tambahan, dan tarif diskon itu membuat pengemudi merasa dikenakan persentase yang lebih tinggi daripada jumlah yang diumumkan secara resmi.

Struktur tarif standar di kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City diterapkan secara fleksibel sesuai dengan penawaran dan permintaan pasar, dengan tarif dua kilometer pertama untuk layanan taksi online standar berfluktuasi sekitar 28.000 dong atau Rp 18.997, dan kilometer selanjutnya dikenakan biaya sesuai tarif yang berlaku.

Perwakilan Grab secara resmi menyatakan bahwa operasional layanan tetap berjalan normal di tengah seruan untuk offbid. Perusahaan menyatakan bahwa kualitas layanan, waktu respons, dan aktivitas mitra pengemudi tetap stabil.

Ia menekankan bahwa menjaga mata pencaharian mitra pengemudi dan memastikan kualitas layanan pelanggan selalu menjadi prioritas utama. Perusahaan memiliki mekanisme untuk mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat penyebaran informasi panduan keselamatan dan solusi untuk mendukung hak-hak sah para pengemudi.

Perusahaan merekomendasikan agar komunitas pengemudi dan pengguna merujuk pada informasi dari saluran media resmi untuk menghindari pengaruh konten yang tidak terverifikasi.

Di Indonesia, Menhub Ungkap Tak Semua yang Dibayarkan Penumpang Jadi Hak Driver Ojol

Uang yang dibayarkan penumpang untuk layanan ojek online tidak seluruhnya menjadi pendapatan pengemudi ojol. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, dalam ekosistem aplikasi terdapat biaya yang berkaitan dengan penggunaan platform.

Menhub Dudy mengatakan, pemerintah telah menetapkan ketentuan mengenai potongan 8% yang dapat diambil aplikator untuk layanan pengantaran orang menggunakan kendaraan roda dua. Sejumlah aplikator juga telah melaksanakan ketentuan ini sejak 1 Juli.

Namun, menurut Dudy, masih terdapat pengemudi ojol yang menganggap seluruh pembayaran yang dilakukan pelanggan merupakan hak mereka.

“Teman-teman pengemudi itu masih ada yang merasa bahwa semua pembayaran yang dilakukan oleh customer itu adalah haknya dia,” kata Dudy di Gedung Kementerian Perhubungan, bulan lalu (21/8).

Menurut Dudy, kondisi itu berbeda dengan mekanisme ojek pangkalan. Dalam mekanisme ojek pangkalan, tarif yang disepakati dengan penumpang pada dasarnya langsung menjadi pendapatan pengemudi.

Sementara dalam ekosistem aplikasi, terdapat biaya yang berkaitan dengan penggunaan platform. Karena itu, Dudy meminta perusahaan aplikator memberikan rincian pembayaran dan potongan secara lebih transparan kepada pengemudi.

Pada Mei, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy menyampaikan ada kesalahpahaman pengemudi ojol atas uang yang dibayarkan konsumen dengan yang diterima driver. Hal ini membuat mereka mengira komisi yang diambil lebih dari 20%, kebijakan sebelum potongan 8% diterapkan pada Juli.

Tirza menjelaskan, pendapatan ojol dihitung dari tarif dasar. Sementara konsumen membayarkan tarif beserta biaya platform.

Hal senada disampaikan oleh Gojek. Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, penumpang Gojek juga dikenakan biaya perjalanan dan biaya jasa aplikasi. Misalnya, penumpang membayar biaya perjalanan Rp 13.000, dikenakan biaya jasa aplikasi Rp 2.000 menjadi Rp 15.000.

Gojek juga sudah memerinci besaran penghasilan yang diterima driver ojol.

Aplikator di Indonesia Diminta Perinci Uang yang Diterima Driver Ojol

Menhub Dudy meminta aplikator memperjelas komponen pembayaran dalam tanda terima atau receipt yang diterima pengguna. Ia ingin nilai yang sebenarnya diterima pengemudi tercantum secara jelas.

“Saya kemarin minta supaya aplikator itu harus secara jelas memberikan di dalam receipt-nya bahwa berapa sih sebenarnya yang diterima oleh pengemudi,” ujarnya.

Menurut Dudy, transparansi tersebut penting karena transaksi ojol mencakup pembayaran dari pengguna maupun biaya yang dikenakan kepada pengemudi. Pemerintah tidak ingin kembali muncul penafsiran berbeda mengenai berapa nilai yang sebenarnya menjadi hak pengemudi.

Dudy juga menekankan bahwa istilah yang digunakan sebaiknya platform fee, bukan komisi. “Kan sebenarnya platform fee, bukan komisi ya,” kata Dudy.

Menurutnya, penggunaan istilah komisi dapat menimbulkan persepsi seolah-olah aplikator mengambil bagian terlalu besar dari pembayaran pengguna. Padahal, pengemudi menggunakan platform untuk mendapatkan order dan terdapat biaya yang harus dibayarkan atas layanan tersebut.

Permintaan transparansi receipt tersebut muncul ketika pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Ekosistem Transportasi Digital atau Perpres Ojol. Perpres ini tidak hanya akan mengatur layanan pengantaran orang, tetapi juga mencakup pengantaran barang dan makanan.

Kasus di Vietnam menunjukkan bahwa perbedaan antara tarif yang dibayarkan konsumen dan pendapatan bersih pengemudi dapat memicu persoalan di ekosistem transportasi online. Di Indonesia, pemerintah kini mendorong transparansi komponen pembayaran agar pengemudi mengetahui secara jelas berapa nilai yang menjadi pendapatan mereka dari setiap perjalanan.