Hoaks Selama Sidang Pilpres di MK Turun 93% Dibanding Kerusuhan 22 Mei

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ilustrasi, Komisioner KPU Ida Budhiati (kedua kanan) selaku pihak termohon mengikuti sidang panel 1 perkara perselisihan hasil pemilu kepala daerah 2017 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (16/3). Berdasarkan pantauan mesin pengais Kominfo, ada 50 URL berisi hoaks selama sidang sengketa Pilpres di MK.
Penulis: Cindy Mutia Annur
Editor: Desy Setyowati
2/7/2019, 19.10 WIB

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, sebaran hoaks selama sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) turun 93% dibanding saat kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei lalu. Karena itu, Kementerian Kominfo tidak membatasi akses media sosial maupun aplikasi percakapan.

Berdasarkan pantauan mesin pengais Kominfo, ada 50 alamat khusus di internet alias Uniform Resource Locator (URL) berisi hoaks selama sidang sengketa Pilpres di MK. Jumlah tersebut lebih rendah dibanding kerusuhan pada 21-22 Mei lalu, yang mencapai 700 URL.

(Baca: Sidang MK Kondusif, Kominfo Tak Akan Batasi Media Sosial)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, hoaks meningkat saat putusan sidang MK pada 27 Juni lalu. Namun, hoaks yang beredar tidak spesifik terkait keputusan MK. “Hoaksnya cenderung opini (salah satu calon presiden). Itu pun jumlahnya tidak banyak,” katanya kepada Katadata.co.id, Selasa (2/7).

Karena itu, Kementerian Kominfo tidak membatasi akses media sosial maupun aplikasi percakapan. Selain karena jumlahnya lebih sedikit, hoaks yang beredar pun tidak bersifat menghasut. “Dari 50 URL yang telah diblokir, tidak ada hoaks yang bersifat memecah belah dan masif,” kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Cindy Mutia Annur