Pemerintah Prioritaskan 3 Sektor Digital, Pendidikan hingga E-Commerce

Pemerintah memprioritaskan perkembangan pada tiga sektor digital di tengah pandemi. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu sektor digital yang jadi prioritas pemerintah ialah layanan pendidikan jarak jauh (tele-education).

"Anak-anak kita tidak bisa sekolah dan dengan tele-education, pemerintah bisa beri subsidi pulsa," kata Airlangga dalam acara Indonesia Data and Economic Conference 2021 yang bekerja sama dengan East Ventures, Selasa (23/3).

Selain itu, pemerintah juga berupaya memastikan jaringan internet memadai. Ketersediaan jaringan itu dipastikan pada daerah perkotaan maupun pedesaan.

Kemudian, pemerintah juga fokus pada perkembangan sektor layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine). Sebab, kesehatan menjadi hal utama di tengah pandemi Covid-19. Terlebih, saat ini banyak dokter atau pengobatan yang dilakukan di rumah.

Sebagaimana diketahui, startup kesehatan Good Doctor mencatatkan peningkatan transaksi telemedicine sekitar delapan hingga 10 kali atau 900% selama pandemi corona. Mereka juga memperkirakan layanan kesehatan secara digital tetap diminati setelah pandemi usai.

Hal ini sejalan dengan hasil survei dari McKinsey yang menyebutkan 65-80% responden akan tetap menggunakan layanan kesehatan secara daring dan telemedicine setelah Covid-19 berakhir. 

Simak Databoks berikut: 

Selanjutnya, pemerintah juga akan mendorong digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, tidak semua UMKM siap untuk masuk ke marketplace.

Untuk itu, pemerintah juga mendorong agar marketplace menyediakan ruang untuk produk buatan Indonesia."Pemerintah dorong pengadaaan dalam negari, pasar digital, dan dorong UMKM jadi prioritas bagi e-commerce yang didukung pemerintah," ujar dia.

hingga 30 September 2020, sudah ada 2,4 juta UMKM yang masuk ke ranah digital. Jumlah tersebut melebihi target pemerintah sebanyak 2 juta UMKM yang masuk digital.

Untuk mendukung perkembangan sektor digital, pemerintah pun melakukan transformasi digital untuk para pelaku ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan ialah mengatasi permasalahan beban biaya melalui penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan aturan sapu jagat itu, para operator bisa berbagi tower sehingga harganya lebih terjangkau. Meski begitu, Ketua Umum Partai Golkar itu mengakui aturan ini bisa merugikan pihak tertentu.

"Tapi dengan adanya sharing ongkos, diharapkan jadi win-win solution untuk Indonesia," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor informasi dan komunikasi tetap tumbuh saat pandemi. Pada triwulan I 2020, pertumbuhan sektor infokom sebesar 9,81% secara tahunan. Kemudian pada triwulan II sebesar 10,8% dan triwulan III 10,,6%.