Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas mulai membuka diskusi terkait penerapan asuransi siber di industri perbankan. Hal ini sebagai bagian dari penguatan ketahanan digital atau cyber resilience di tengah meningkatnya risiko serangan siber terhadap sektor jasa keuangan.
Ketua Bidang Teknologi dan Keamanan Perbanas sekaligus Direktur Information Technology PT Bank Negara Indonesia (BNI) Toto Prasetio mengatakan, pembahasan mengenai asuransi siber menjadi salah satu isu yang mulai dipertimbangkan dalam rangka memperkuat sistem perlindungan industri perbankan.
“Yang juga layak dipertimbangkan dalam kacamata kita berkaitan dengan asuransi siber. Ini juga hal yang harusnya muncul dalam sebuah diskusi,” kata Toto dalam acara CxO Forum Banking Update 2026 di Jakarta, Rabu (13/5).
Menurut dia, Perbanas saat ini masih melakukan kajian terkait bentuk implementasi, skema perlindungan, hingga mekanisme perhitungan premi asuransi siber. Hal ini dinilai sesuai dengan kebutuhan industri perbankan nasional.
“Nanti tahapan ini mungkin dari Perbanas akan kita walk out topik yang begini ini. Supaya perhitungannya juga masuk akal, berapa preminya,” ujarnya.
Pembahasan asuransi siber tersebut menjadi bagian dari upaya lebih luas Perbanas dalam menyusun panduan ketahanan siber bagi perbankan. Saat ini, organisasi perbankan itu juga tengah mengkaji standar cyber resilience yang selaras dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Toto mengatakan implementasi standar keamanan digital, termasuk konsep zero trust yang telah didorong BI, masih menjadi tantangan bagi banyak bank. Terutama, karena tidak semua institusi memiliki tingkat kesiapan teknologi dan pemahaman risiko siber yang sama.
“Kalau BI sudah bilang, oh kalau kamu tidak bisa jalan dengan minimum yang ini, please don’t go to digital,” ujarnya.
Perbanas juga mendorong adanya standar minimum keamanan digital bagi bank yang ingin memperluas layanan digital. Menurutnya, penguatan keamanan siber tidak cukup hanya dilakukan internal bank, tetapi juga harus melibatkan mitra teknologi eksternal.
Karena itu, Perbanas berencana menyusun acuan keamanan yang juga akan diterapkan kepada vendor atau penyedia layanan teknologi. Terutama bekerja sama dengan industri perbankan, termasuk penyedia sistem digital dan layanan deteksi fraud.
“Nanti kalau mau provide layanan A, B, C, kami akan minta yang mau provide tolong dong dilengkapi dengan keamanan A, B, C untuk membantu bank-bank yang akan bekerja sama,” kata Toto.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh proses penyusunan standar tersebut masih dalam tahap kajian. Selain itu juga memerlukan persetujuan regulator sebelum diterapkan lebih luas di industri perbankan.
Perbankan Butuh Keamanan Generasi Baru
President Director and CEO Lintasarta Armand Hermawan mengatakan, transformasi digital perbankan saat ini memerlukan arsitektur keamanan generasi baru. Khususnya, keamanan yang terintegrasi penuh dengan ekosistem digital.
“Ketika AI mempercepat inovasi, AI juga melipatgandakan skala dan kompleksitas risiko,” kata Armand.
Menurutnya, keamanan siber tidak lagi cukup menjadi lapisan pertahanan. Hal ini juga harus menjadi fondasi strategis yang menyatu dengan konektivitas, cloud, dan kapabilitas AI dalam satu ekosistem yang bekerja secara real time dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Umum Perbanas Hendra Lembong juga mengatakan pentingnya kolaborasi industri dalam memperkuat ketahanan siber nasional. Hendra mengatakan, kepercayaan nasabah adalah modal utama industri perbankan, dan ketahanan siber adalah penjaganya.
“Ancaman saat ini bukan lagi risiko masa depan, tetapi realitas harian yang harus dihadapi bersama,” kata Hendra.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
