Menperin Siapkan Insentif untuk Pabrik Mobil Listrik di Indonesia

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (keempat kanan), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (ketiga kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kanan), CEO Kompas Gramedia Lilik Oetomo (ketiga kiri), dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kedua kiri) membuka Indonesian International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024). Pameran otomotif IIMS 2024
Penulis: Tia Dwitiani Komalasari
15/2/2024, 12.54 WIB

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan pemerintah telah menyiapkan insentif bagi para investor supaya mau membangun pabrik mobil listrik di Indonesia.

Ia mengatakan, saat ini Indonesia baru memiliki empat pabrik mobil listrik yakni milik Wuling, DFSK, Hyundai dan Chery. Kapasitas produksi dari keempat pabrik tersebut masih rendah.

"Saya kira itu masih cukup rendah kapasitas produksinya dalam setahun di bawah 100 ribu," kata Agus Gumiwang ditemui usai acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di Jakarta, Kamis (15/2).

Agus mengatakan, pembangunan pabrik mobil listrik di dalam negeri dibutuhkan guna mencapai target serapan pasar kendaraan. Selain itu, Indonesia juga diharapkan bisa bersaing di pasar internasional.

"Kita sudah siapkan insentif, semua bisa kita siapkan untuk kompetitif dengan Thailand," katanya.

Selain memberikan insentif bagi pelaku industri mobil listrik, pihaknya juga melanjutkan program insentif pajak untuk kendaraan tersebut, namun dengan tetap memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Tetap kita jalankan, tetap ada. Base-nya tetap TKDN ga bisa kita lepas. Cuma perbedaannya, nanti yang kita nilai fokusnya ada di heavy battery, berapa besar dia punya lokal konten," katanya.

Adapun Kemenperin telah menetapkan target penjualan mobil listrik sebesar 400 ribu unit pada 2025, serta mencapai 600 ribu unit di 2030.

Sementara itu melalui Peraturan Menteri Investasi / Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2023, pemerintah memberikan pembebasan tarif Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang akan ditanggung untuk impor mobil listrik dalam jumlah tertentu.

Peraturan tersebut berlaku hanya untuk produsen mobil listrik yang berkomitmen membangun industrinya di Indonesia.

International Council on Clean Transportation (ICCT) memperkirakan Indonesia butuh sekitar 1,6 juta unit stasiun pengisian kendaraan listrik pada 2030.

Kebutuhan itu terdiri atas 1,59 juta unit stasiun pengisian privat (private chargers) dan 25,6 ribu unit stasiun pengisian publik (public chargers).

Reporter: Antara