Pengembangan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) masuk ke dalam salah satu program prioritas nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di 2024. Selama satu tahun, KLHK akan melakukan rehabilitasi lahan hingga penataan di wilayah IKN
Hal ini disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR R, Kamis (15/3). Pada raker tersebut, Siti menjelaskan 4 Program Prioritas Nasional.
Program Nasional pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Sementara kedua yaitu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Siti mengatakan, KLHK mendukung program prioritas pembangunan wilayah kalimantan untuk pengembangan ibu kota negara. Pemerintah akan melakukan rehabilias 500 hektar hutan, lahan dan daerah aliran sungai (DAS) sekitar IKN.
Selanjutnnya, KLHK akan melakukan penataan di IKN seluas 68 ribu hektar dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi.
"KLHK juga akan melakukan pemulihan ekosistem di area IKN seluas 1200 hektar," kata Siti.
Sementara itu priroitas ketiga adalah meningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing. "Pada konteksnya ini seperti reforma agraria, kehutanan sosial dan pendidikan vokasi,” kata Siti, di Jakarta, Kamis (15/3).
Keempat yaitu mendukung program prioritas dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim dan pembangun rendah karbon. KLHK akan melakukan pemulihan terhaddap 405 ribu hektar lahan gambut. Selain itu, KLHK juga akan melakukan rehabilitasi lahan mangrove seluas 2.915 hektar sepanjang tahun ini.
Rehabilitasi Hutan dan Mangrove 2023 Capai 185.010 ha
KLHK melaporkan sepanjang 2023 realisasi program rehabilitasi hutan dan mangrove mencapai 185.010 hektare (ha).
Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK Dyah Murtiningsih mengatakan, luasan tersebut mencakup rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 179.000 ha dan rehabilitasi mangrove 6.010 ha, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan.
"Total realisasi ini dicapai melalui berbagai skema dan sumber pembiayaan, mulai dari APBN, APBD, swasta, serta swadaya masyarakat," ujar Dyah, Selasa (30/12).
Ia menjelaskan, upaya rehabilitasi hutan dan lahan dapat dicapai dengan dukungan penyediaan bibit, yang berasal dari 54 persemaian permanen, 6 pusat persemaian skala besar, dan kegiatan pembibitan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.
Jumlah penyediaan bibit yang berasal dari persemaian tersebut mencapai 37,8 juta batang dan ditambah 5,15 juta batang, yang berasal dari bibit produktif.
Dyah mengatakan, upaya rehabilitasi di masa mendatang akan lebih gencar, dengan dibangunnya tiga pusat persemaian skala besar, yang terdapat di Liang Anggang, Kalimantan Selatan. Kemudian, Kemampo di Sumatera Selatan dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.