ESG Symposium 2024 Bawa 4 Usulan untuk Masyarakat ASEAN Rendah Karbon
Perwakilan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil ASEAN yang hadir dalam ESG Symposium 2024 menghasilkan empat usulan strategis untuk mempercepat transisi energi bersih dan ekonomi sirkular. Usulan ini mencakup penghapusan hambatan regulasi, peningkatan akses ke pembiayaan hijau, pengembangan teknologi dan infrastruktur hijau, serta memperkuat daya saing usaha kecil dan menengah (UKM).
Wakil Perdana Menteri Thailand, Prasert Jantararuangtong, menyampaikan dukungannya terhadap usulan yang dihasilkan dalam simposium ini. "Kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Pemerintah Thailand akan segera menindaklanjuti usulan yang disampaikan untuk mempercepat transisi energi bersih dan mencapai target net-zero," ujar Prasert dalam "ESG Symposium 2024: Driving Inclusive Green Transition," di Bangkok, Thailand, pada Selasa (1/10).
Menurutnya, Thailand akan memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berdaya saing. Thailand siap bekerja sama dengan seluruh sektor untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju masyarakat rendah karbon.
Thammasak Sethaudom, Presiden & CEO SCG, mengatakan selama dua bulan terakhir, lebih dari 3.500 perwakilan lintas sektor telah bekerja sama untuk mempercepat transisi Thailand menuju masyarakat rendah karbon.
"Kami menyusun rekomendasi strategis ini untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat implementasi, terutama melalui energi bersih dan ekonomi sirkular, serta memanfaatkan Saraburi Sandbox sebagai model percontohan," ujarnya.
Berikut ini empat usulan utama dari ESG Symposium 2024:
1. Penghapusan Hambatan Regulasi
Pemerintah diimbau mempercepat liberalisasi perdagangan energi bersih melalui modernisasi jaringan listrik yang memungkinkan akses energi bersih bagi semua sektor. Selain itu, para pemangku kepentingan mengusulkan adanya sistem penyimpanan energi yang dapat meningkatkan stabilitas proyek energi bersih skala besar.
Mereka juga mendorong penyusunan undang-undang utama ekonomi sirkular yang mencakup seluruh sistem, untuk mendorong konsumsi berkelanjutan. Hal ini akan mendorong produsen menggunakan material alternatif atau daur ulang serta mengelola limbah dengan lebih baik. Insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, diperlukan untuk mendukung penelitian dan pengembangan inovasi terkait. Pemerintah juga didorong untuk menerapkan kebijakan 'Green Priority' atau Prioritas Hijau, yang mengutamakan produk ramah lingkungan, dimulai dari pengadaan oleh sektor publik.
2. Akses ke Pembiayaan Hijau
Pemerintah diharapkan mendukung alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia di bisnis, sehingga mereka dapat memperoleh sertifikasi karbon internasional. Selain itu, perlu dibentuk lembaga domestik yang dapat melakukan sertifikasi standar karbon, sehingga membantu mengurangi biaya terkait perdagangan kredit karbon. SCG siap menjadi mentor, memberikan dukungan, dan menjadi penghubung antara berbagai sektor untuk mewujudkan kolaborasi dalam pembiayaan hijau.
3. Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur Hijau
Pemerintah diusulkan untuk mendukung penggunaan dan pengembangan sistem penyimpanan energi, seperti baterai panas, guna meningkatkan efisiensi penggunaan energi terbarukan. Infrastruktur yang ada perlu ditingkatkan untuk mendukung transisi energi bersih, termasuk pemanfaatan ruang yang tidak terpakai untuk produksi energi bersih.
Sistem logistik hijau juga harus diperbaiki dengan mengoptimalkan rute dan memaksimalkan sistem pemuatan kargo. Selain itu, efisiensi pemilahan sampah perlu ditingkatkan dengan mempromosikan pemisahan sampah basah dan kering serta pengembangan pusat pemilahan dan pengelolaan sampah dengan teknologi yang tepat.
4. Peningkatan Kemampuan UKM
Pengembangan pengetahuan dan pemahaman tenaga kerja tentang energi bersih sangat penting untuk mengurangi biaya operasional. Selain itu, inovasi dan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi perlu dipromosikan untuk meningkatkan daya saing UKM. Membangun jaringan kolaboratif antara berbagai sektor juga penting untuk semakin memperkuat daya saing UKM di pasar global.
ESG Symposium 2024 yang diselenggarakan oleh SCG merupakan wujud prinsip bisnis ESG 4 Plus dalam pengurangan emisi karbon, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan peningkatan inovasi untuk menghadapi tantangan global. Sebagai pemimpin dalam implementasi prinsip ESG, SCG berharap inisiatif ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi Thailand, tetapi juga sebagai contoh nyata yang bisa diteladani oleh negara lain, termasuk Indonesia.
Thailand kini menjadi model dalam transisi menuju masyarakat rendah karbon, yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain, khususnya Indonesia.
Dalam rangka mendukung pertumbuhan hijau yang inklusif, ESG Symposium juga akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 19 November 2024. Acara ini akan menjadi wadah diskusi dan kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia, guna membantu pencapaian Indonesia Emas 2045.