Negara-negara Peserta COP29 Dukung Kerangka Kerja Pasar Karbon Global

Negara-negara yang hadir dalam Konferensi Iklim PBB atau COP29 memberikan lampu hijau untuk standar kualitas kredit karbon yang sangat penting untuk meluncurkan pasar karbon global. Pasar karbon itu bisa digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.

Kesepakatan ini merupakan kesepakatan awal yang diraih pada hari pertama COP29 di Baku, Azerbaijan. Negara-negara yang hadir juga diharapkan dapat mencapai kesepakatan pendanaan iklim, meskipun harapan tersebut diredam oleh kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS).

Presiden terpilih Trump mengatakan ia akan kembali menarik AS keluar dari perjanjian iklim global Paris, yang menjadi dasar bagi rencana pasar karbon yang didukung PBB.

Juan Carlos Arredondo Brun, mantan negosiator iklim untuk Meksiko yang kini bekerja untuk perusahaan data pasar karbon dan souring Abatable, mengatakan dukungan negara-negara peserta COP29 ini akan membawa dunia lebih dekat untuk mengoperasionalkan pasar karbon sebelum satu pihak memutuskan untuk keluar dari Perjanjian Paris.

Kesepakatan yang diraih pada Senin (11/11) ini memungkinkan pasar karbon global yang didukung oleh PBB dimulai paling cepat tahun depan. Menurut laporan Reuters, secara teoritis kredit karbon memungkinkan negara-negara atau perusahaan-perusahaan untuk membayar proyek-proyek di manapun di planet ini yang mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) atau menghilangkannya dari atmosfer dan menggunakan kredit yang dihasilkan oleh proyek-proyek tersebut untuk mengimbangi emisi mereka sendiri.

Contoh proyek-proyek tersebut dapat berupa penanaman bakau yang menyerap CO2, atau distribusi kompor bersih untuk menggantikan metode memasak yang menimbulkan polusi di masyarakat pedesaan yang miskin.

Pasar karbon bisa menjadi salah satu jalan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk tetap berpartisipasi dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim, bahkan jika Trump keluar dari kesepakatan Paris. Jika hal itu terjadi, perusahaan-perusahaan AS masih dapat membeli kredit dari pasar karbon yang didukung PBB untuk memenuhi target iklim sukarela mereka.

Aktivis Lingkungan Menilai Standar Pasar Karbon Kurang Kuat

Meskipun standar yang disetujui di Baku ditujukan untuk meredakan kekhawatiran bahwa banyak proyek tidak memberikan manfaat iklim seperti yang mereka klaim, para aktivis lingkungan mengatakan standar tersebut gagal dalam beberapa hal. Misalnya, dalam hal melindungi hak-hak asasi manusia masyarakat yang terkena dampak proyek.

“Banyak penyandang dana khawatir pasar tidak cukup stabil, cukup kredibel untuk dapat berinvestasi lebih banyak,” kata Rebecca Iwerks, salah satu direktur di kelompok nirlaba Namati kepada Reuters. Hal ini dapat menghambat perkembangan pasar karbon jika tidak ada standar yang kuat.

Beberapa negosiator juga mengkritik cara kesepakatan itu dilakukan. Standar-standar tersebut disetujui oleh sekelompok kecil ahli teknis, beberapa negara mengatakan mereka tidak diberi suara yang adil dalam peraturan final.

Kevin Conrad, Direktur Eksekutif Koalisi Negara-Negara Hutan Hujan dan mantan utusan iklim untuk Papua Nugini, mengatakan Dewan Pengawas telah melampaui mandatnya. “Kami mendukung apa yang telah mereka lakukan, bukan cara mereka melakukannya,” katanya.

Negara-negara di COP29 juga akan mencoba menyelesaikan aturan-aturan lain yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang kuat. Asosiasi Perdagangan Emisi Internasional, sebuah kelompok bisnis yang mendukung pasar karbon global, mengatakan total perdagangan di pasar karbon yang didukung oleh PBB pada 2030 dapat menghasilkan US$250 miliar (Rp 3.941 triliun) per tahun dan mengurangi lima miliar metrik ton produksi karbon setiap tahunnya.