Bijak Memantau Fasilitasi Publik Dorong Komitmen Iklim Anggota DPR

Bijak Memantau menggelar dialog interaktif untuk memfasilitasi publik mendorong komitmen iklim dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daerah pemilihan Jabodetabek. Forum ini membahas dua Rancangan Undang-Undang prioritas dalam Prolegnas 2025, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) dan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), serta komitmen iklim Indonesia dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC).

Tiga anggota DPR yang hadir dalam diskusi tersebut adalah Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN (Dapil Jawa Barat III), Jalal Abdul Nasir, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS (Dapil Jawa Barat VII), dan Nurwayah, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (Dapil DKI Jakarta III).

Mereka menyampaikan pandangannya mengenai urgensi kebijakan iklim yang adil dan inklusif. "Saat ini, kita sudah berada dalam fase krisis iklim, bukan lagi sekadar perubahan iklim. Karena itu, dibutuhkan regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatasi situasi ini," ujar Eddy Soeparno, di Jakarta, Jumat (8/8) malam.

Menurutnya tindakan yang telah dilakukan DPR termasuk penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU Energi Baru dan Terbarukan. Eddy menyebut RUU EBET sudah masuk dalam tahap akhir dan ditargetkan disahkan pada akhir tahun ini.

Perlu Sinergi Lintas Sektor

Jalal menyoroti pentingnya sinergi semua pihak untuk mengatasi krisis iklim. "Menghadapi tantangan krisis iklim yang kian nyata, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pemerintah, DPR, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat harus bergerak dalam satu visi untuk menjaga lingkungan, mempercepat transisi energi bersih, dan melindungi sumber daya alam yang menjadi penopang hidup kita," ujarnya.

Kolaborasi lintas sektor ini bukan hanya untuk memenuhi target iklim, tetapi juga untuk memastikan setiap langkah yang diambil membawa manfaat bagi rakyat, membuka lapangan kerja hijau, dan memperkuat ketahanan ekonomi bangsa di masa depan.

Sementara itu, Nurwayah menilai isu perubahan iklim sudah menjadi tantangan yang dirasakan warga setiap hari. "Isu perubahan iklim bukan lagi soal masa depan, tetapi telah menjadi persoalan hari ini yang kita rasakan bersama, dari kualitas udara yang memburuk hingga banjir yang semakin sering," kata Nurwayah.

Ia mengapresiasi kegiatan town hall ini yang membuka ruang dialog langsung antara warga dan wakilnya. "Komitmen saya sebagai legislator dari Dapil Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) adalah memastikan proses legislasi berjalan adil, inklusif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan terdampak," ujarnya.

Endang Setyawati Thohari, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra yang dijadwalkan hadir tetapi berhalangan, menitipkan pesan bahwa kebijakan iklim adalah bagian dari bela negara. Ia menambahkan, penyusunan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU EBET harus berpihak pada realitas yang dihadapi masyarakat, dari petani yang gagal panen hingga masyarakat adat yang menjaga hutan dan budaya mereka.

"Aspirasi ini harus kita bawa bersama dari dapil ke Senayan," ujar Endang.

Dalam sesi interaktif, para peserta menyampaikan kekhawatiran terhadap buruknya kualitas udara, banjir yang semakin sering, serta kebutuhan akan transisi energi yang adil. Aspirasi tersebut menjadi bahan diskusi yang relevan dengan dua RUU prioritas yang akan menentukan kualitas hidup generasi mendatang.

Ruang Dialog bagi DPR untuk Menyerap Aspirasi Warga

Touch Base menjadi alternatif ruang dialog yang melengkapi fungsi reses, masa ketika anggota DPR memiliki kewajiban untuk kembali ke dapil guna menyerap aspirasi warga. Tak sedikit warga urban yang belum menyadari masa reses adalah kesempatan di mana mereka sebenarnya bisa berinteraksi langsung dengan wakil rakyat dari dapilnya.

Touch Base menjadi jembatan partisipasi yang nyata, setara, dan kolaboratif, membuka kesempatan untuk berbincang langsung, bukan hanya lewat media sosial. Touch Base juga menjadi bagian dari kampanye Bijak Memantau untuk mendorong orang muda agar terus mengawal proses pembuatan kebijakan, bahkan setelah pemilu selesai.

Melalui pendekatan berbasis isu dan dapil, Bijak Memantau mengajak publik untuk mencari tahu siapa anggota DPR dari dapil mereka, bukan hanya untuk mengenal, tapi juga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan berkelanjutan.

“Lewat Touch Base, kami ingin menghidupkan kembali budaya bagi anggota legislatif dan konstituen dari dapil yang sama untuk bertemu dan berdiskusi langsung tentang isu secara lebih mendalam. Politik seharusnya tidak berhenti pada hari pemilu, tapi terus hidup lewat dialog yang berkelanjutan,” kata Andhyta Firselly Utami, perwakilan Sekretariat Bijak.

Ketika warga mengetahui wakilnya di DPR, merasa terhubung, dan punya saluran untuk menyampaikan aspirasi, kepercayaan publik bisa tumbuh, dan kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Sebagai mitra strategis, Westminster Foundation for Democracy (WFD) mendukung penuh penyelenggaraan acara ini sebagai bentuk nyata penguatan demokrasi partisipatif.

“RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET) serta RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) adalah agenda prioritas yang tidak boleh terhenti di meja pembahasan," kata Indonesia Country Director Westminster Foundation for Democracy (WFD), Ravio Patra.

Ia menegaskan, perubahan iklim bukan ancaman masa depan. Perubahan iklim sudah terjadi dan memengaruhi kehidupan jutaan orang setiap hari. Karena itu, proses legislasi tidak bisa menunggu kesiapan yang sempurna.