Indonesia Dorong Penurunan Emisi Metana di COP31

Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi metana di sektor persampahan, pertanian, dan energi fosil untuk mencapai target penurunan emisi global sebelum 2030. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Mohamad Jumhur Hidayat dalam pertemuan tingkat Menteri di Konferensi Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki.

Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi dalam National Determined Contribution (NDC) yang diperbarui sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030. Jumhur mengatakan pencapaian target ini akan ditentukan oleh strategi penanganan emisi metana lintas sector yang terukur. 

"Indonesia menyambut baik penekanan pertemuan ini pada pentingnya beralih dari komitmen menuju implementasi. Bagi Indonesia, pengurangan emisi metana merupakan bagian penting dari upaya mengatasi perubahan iklim, sekaligus mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, menjaga ketananan pangan, dan memperkuat efisiensi energi," ujar Jumhur, Jumat (13/11).

Sebagai bentuk implementasi, Kementerian Lingkungan Hidup memimpin percepatan rencana operasional niremisi di sektor persampahan untuk menghentikan pembuangan sampah terbuka dan mencegah penumpukan sampah organik di tempat pemrosesan akhir. Upaya ini diperkuat dengan pendekatan penghitungan tingkat dua (Tier 2) yang lebih akurat dan transparan.

Dari sisi ekonomi sirkular, implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 memfasilitasi program pengubah sampah menjadi energi, sementara industri kelapa sawit nasional mulai mengonversi limbah cair menjadi biogas mandiri.

Pada sektor pertanian, implementasi difokuskan pada uji coba varietas padi beremisi rendah dan perluasan metode pengaturan irigasi bersistem yang didukung pendampingan teknis intensif bagi para petani. Optimalisasi pakan dan kotoran ternak juga mulai diintegrasikan untuk menekan emisi sekaligus mendukung kesejahteraan peternak.

Di sektor energi fosil, para operator minyak dan gas bumi nasional tengah menguji coba teknologi deteksi dan perbaikan kebocoran metana. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari pekan metana Asia Tenggara di Jakarta, yang kini diteruskan dengan perluasan verifikasi penurunan emisi tambang batu bara.

Penguatan Tata Kelola dan Ekosistem Pembiayaan Hijau 

Jumhur mengungkapkan pemerintah juga telah membentuk unit khusus penanganan polutan berumur pendek (Super Pollutant Unit Indonesia) pada Oktober 2026 yang menyatukan koordinasi lintas kementerian.

Guna menjamin keberlanjutan pendanaan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mengawal implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang membuka akses perdagangan karbon bagi proyek-proyek mitigasi metana. Skema pendanaan inovatif ini juga diperkuat melalui instrumen sukuk hijau negara yang mendukung pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

Pada pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia mengundang lembaga keuangan global dan mitra industri untuk membangun kolaborasi strategis, mulai dari mendanai fasilitas pengolahan sampah kota, mendukung manajemen irigasi petani, hingga bekerja sama dengan operator energi untuk menekan kebocoran emisi. Melalui aksi kolaboratif ini, KLH optimistis Indonesia dapat memberikan kontribusi terukur bagi keselamatan bumi.