GGGI-ESCAP Luncurkan Policy Paper Penetapan Harga Karbon yang Kredibel di COP31

Global Green Growth Institute (GGGI) bersama United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) meluncurkan sebuah policy paper untuk memperkuat pasar karbon di tujuh negara Asia. Policy paper tersebut diluncurkan dalam sesi dialog COP31 bertajuk 'Enhancing Domestic Carbon Markets in East Asia and Southeast Asia' di Paviliun Indonesia, di Antalya, Turki. 

Dalam policy paper berjudul "Emerging Trends, Policy Signals and Pathways for Credible Carbon Pricing: China, Japan, Republic of Korea, Indonesia, Philippines, Thailand, and Vietnam" dikaji kesiapan masing-masng negara dalam mengembangkan Sistem Perdagangan Emisi (Emission Trading Systems/ETS). Policy paper ini juga mengidentifikasi berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkannya. 

Ada tiga prioritas yang menjadi fokus kajian ini:
1. Harmonisasi kerangka pengukuran, pelaporan, dan versifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV)
2. Perluasan cakupan sektor
3. Penguatan sinyal harga karbon

Ketiga faktor tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun pasar karbon domestik yang kredibel dan dinilai dapat mendukung keterhubungan pasar karbon antarnegara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.

“Kerja sama regional antara negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara akan menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong pengembangan pasar karbon melalui kerja sama regulasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan. Pada akhirnya, pasar karbon dapat mendukung agenda terkait iklim dengan memobilisasi pembiayaan transisi dan menciptakan insentif bagi penurunan emisi,” ujar Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik telah memperkuat Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) serta menetapkan target nol emisi bersih jangka panjang. 

"Namun, untuk mencapai target tersebut diperlukan instrumen yang tepat, dan penetapan harga karbon merupakan salah satunya. Dengan menetapkan harga atas emisi gas rumah kaca, negara dapat mendorong solusi energi yang lebih bersih, memengaruhi keputusan bisnis dan investasi, serta menghasilkan penerimaan negara yang dapat diinvestasikan Kembali untuk aksi iklim dan transisi yang berkeadilan,” ujar Armida Salsiah Alisjahbana, Sekretaris Eksekutif ESCAP.

Buka Peluang bagi Banyak Pihak

Sang-Hyup Kim, Direktur Eksekutif GGGI, menilai pasar karbon Asia berada pada tahap perkembangan yang berbeda-beda, tetapi memiliki arah
dan tujuan yang sama. 

"Dengan menyelaraskan fondasi penetapan harga karbon yang kredibel, negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara dapat bergerak menuju keterhubungan pasar karbon yang membuka lebih banyak peluang bagi semua pihak. GGGI berkomitmen untuk mendukung negara-negara dalam membangun fondasi tersebut,” ujar Sang-Hyup Kim.

Policy paper ini merupakan hasil dari proyek “East Asia Carbon Market Collaboration for Developing Asia” yang diluncurkan pada September 2025. Kajian ini disusun berdasarkan konsultasi yang dilaksanakan pada Agustus dan September 2026 bersama berbagai lembaga
pemerintah, regulator, pembuat kebijakan, perwakilan sektor swasta, akademisi, lembaga pemikir (think tank), serta para profesional di bidang pembangunan. 

GGGI, ESCAP, dan mitra lokal menyelenggarakan konsultasi tersebut di enam dari tujuh negara yang menjadi fokus kajian, yaitu
Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Ke depan, policy paper ini akan menjadi salah satu masukan bagi Carbon Finance Diagnostic Report 2027 serta menjadi acuan dalam menentukan arah inisiatif tersebut pada tahun-tahun mendatang.

GGGI bersama para mitranya akan terus mendukung negara-negara anggotanya dalam perumusan kebijakan dan mobilisasi pembiayaan berkelanjutan.