Pemerintah Akan Bangun PLTS Terapung Hingga 1.900 MW di Pulau Jawa
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menggenjot pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terapung di Pulau Jawa hingga mencapai 1.900 megawatt (MW). Langkah ini sebagai upaya mengejar target bauran energi baru terbarukan atau EBT.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan PLTS merupakan salah satu prioritas yang dilakukan pemerintah secara cepat saat ini. Untuk merealisasikannya, pemerintah telah memetakan potensi PLTS Terapung dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2021-2030.
Penyusunan rencana itu masih pemerintah lakukan bersama PLN. Nantinya, pemanfaatan PLTS Terapuang akan menyesuaikan lokasi bendungan dan waduk yang ada di Pulau Jawa. “Kami akan masukkan semua, termasuk danau juga,” kata dia dalam acara Central Java Solar Day 2021, Selasa (16/2).
Konsep pengembangan PLTS Terapung sudah berjalan di Waduk Cirata, Jawa Barat. Harga untuk memproduksi listriknya telah berada di bawah biaya pokok produksi pembangkitan Jawa.
Dadan menyebut pembangunan pembangkit itu akan lebih baik dikombinasikan dengan pembangkit listrik tenaga air alias PLTA. Kehadirannya keduanya dapat saling mengisi, terutama saat beban puncak. “Secara harga bagus, perizinan lebih simpel, tidak perlu pembebasan lahan, dan kapasitasnya bisa besar,” ujarnya.
Keunggulan PLTS Terapung
Sebagai informasi, PLTS yang terapung di atas air sedang menjadi tren energi terbarukan Dunia saat ini. Keunggulannya adalah pemanfaatan sumber energi lebih optimal, menghindari pemakaian lahan di tanah, melengkapi tenaga air, mengurangi penguapan, dan meningkatkan hasil energi hingga 10% karena suhu pembangkit yang lebih rendah.
Indonesia memiliki lebih 192 bendungan dan waduk dengan luas tangkapan 86.247 hektare. Pemanfaatan untuk PLTS terapungnya dapat mencapai 4.300 megawatt, dengan asumsi pemakaian 5% dari daerah tangkapan air.
Pembangunan pembangkit energi bersih ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah untuk melakukan bauran bahan bakar dalam rangka mengurangi emisi karbon.
Targetnya, bauran energi terbarukan dapat mencapai 23% pada 2025. Lalu, pengurangan emisi karbon sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan Internasional.
Realisasi penurunan emisi gas rumah kaca mencapai 64,4 juta ton CO2 pada 2020. Angka ini dicapai melalui pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 53%, penerapan efisiensi energi 20%, dan penggunaan bahan bakar fosil rendah karbon 13%.
Angka emisi juga turun karena pemanfaatan teknologi pembangkit bersih 9%, dan kegiatan reklamasi pasca tambang 4%. Kementerian ESDM menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 67 juta ton CO2 sepanjang 2021.
Pemakaian bahan bakar fosil, seperti minyak dan batu bara, harapannya dapat menurun. Lalu, pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan bertambah jumlahnya, seperti dari air, panas bumi, matahari, dan angin.