Menteri ESDM Bantah Program Rice Cooker Gratis Disebut Gimmick Politik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membagikan rice cooker gratis sebanyak 500 ribu unit kepada masyarakat yang berhak. Program ini memunculkan respons pro dan kontra dari berbagai pihak.
Program tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM no. 11 tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) ke Rumah Tangga. Pemerintah menyatakan program pembagian rice cooker gratis ini merupakan upaya untuk mendorong penggunaan energi bersih di berbagai sektor, termasuk rumah tangga. Selain itu, pembagian rice cooker juga dapat mengurangi subsidi impor liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memasak.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, program bantuan tersebut tidak menyelesaikan permasalahan transisi energi di Indonesia. Bhima menilai program tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan politik mengingat 2024 merupakan tahun politik, di mana akan diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Spesifikasi program rice cooker ini saya kira kental suasana politiknya. Jadi, pembagian rice cooker gratis ini hanya kebijakan populis jelang Pemilu," ujar Bhima kepada Katadata.co.id usai media briefing tentang "Gerakan Power Up Indonesia: Orang Muda Menagih Komitmen Iklim Calon Presiden" di Jakarta, Kamis (19/10).
Bhima menjelaskan program pembagian rice cooker gratis itu bukan solusi atas permasalahan transisi energi. Pasalnya, program tersebut tidak menyasar kepada masyarakat miskin yang lebih membutuhkan, sehingga subsidi tersebut termasuk salah sasaran.
"Yang menikmati salah sasaran, bukan orang miskin. Makanya, harus ada pembatasan subsidi untuk kelas menengah atas," kata Bhima.
Menurut dia, apabila tujuan pemerintah dalam pembagian rice cooker gratis untuk mengurangi subsidi impor gas LPG 3 kg, seharusnya anggaran yang ada bisa digunakan untuk hal lainnya, seperti untuk membangun transmisi atau keperluan pendataan subsidi. Program ini juga tidak akan memecahkan masalah kelebihan pasokan (oversupply) listrik di Pulau Jawa.
"Kalau memang kelebihan pasokan, agar daya listrik PLN terserap, kami sudah tawarkan industri yang ada di Jawa dan Bali . Minta mereka menutup PLTU di kawasan industri, kemudian PLN bisa masuk karena oversupply, harga (listrik) pasti akan lebih kompetitif untuk industri," tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga bisa mempercepat pembangunan transmisi listrik dari Pulau Jawa ke Sumatra untuk mengalirkan kelebihan pasokan listrik. Pasalnya, kondisi oversupply listrik juga membebani kondisi keuangan PLN. "Setiap 1 Gigawatt (GW) oversupply listrik, PLN itu menanggung Rp 3 triliun. Kalau sekarang oversupply 7 GW, berarti sekitar Rp 21 triliun beban finansialnya, tidak bisa selesai dengan program rice cooker," kata dia.
Menteri ESDM: Program Rice Cooker untuk Dorong Transisi Energi
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan program pembagian rice cooker sebanyak 500 ribu unit untuk rumah tangga bukan bertujuan untuk kepentingan politik. Program tersebut benar-benar bertujuan untuk transisi energi yang lebih bersih mengingat Indonesia mempunyai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
“Bukan untuk urusan kepentingan politik. Ini bagus programnya, kita mau elektrifikasi. Memang mau masyakat bakar pakai gas LPG terus? Tidak boleh itu, masa kita mau impor terus,” ujar Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat (20/10).
Arifin mengatakan, program tersebut sampai saat ini terus berjalan, dan pihaknya sedang mendiskusikan hal tersebut lebih dalam lagi. Salah satunya soal anggaran yang masih harus dievaluasi karena jumlah yang sudah disebutkan saat ini yaitu Rp 347,5 miliar dinilai terlalu besar.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan evaluasi itu diperlukan karena anggaran tersebut dinilai terlalu besar. Pada awalnya, Kementerian ESDM memang mengajukan anggaran sebesar Rp 347,5 miliar.
Namun, anggaran sebesar itu untuk penyaluran 680 ribu unit rice cooker bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Kemudian, Kementerian ESDM mengurangi program hibah rice cooker tersebut menjadi 500 ribu unit. Oleh karena itu, nilai anggarannya juga perlu ditinjau kembali.