Panas Bumi Potensi Tekan Emisi GRK hingga 60% Target NZE Sektor Energi

ANTARA FOTO/Anis Efizudin/tom.
Petani beraktivitas di sekitar sumur produksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT Geo Dipa Energi di kawasan dataran tinggi Dieng Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (6/9/2022). Proyek PLTP Dieng 2 berkapasitas 55 MW merupakan salah satu Proyek Strartegis Nasional (PSN) dan masuk dalam Fast Track Program (FTP) tahap II 10.000 MW dari program 35.000 MW pada sektor pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pemerintah.
Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
15/1/2024, 14.25 WIB

Riset Reforminer Institute menyatakan panas bumi dapat menekan emisi  gas rumah kaca hingga 183 juta CO2e jika semua potensi geothermal RI berfungsi secara optimal. Jumlah itu sebesar 60% dari target net zero emission (NZE) 2060 untuk sektor energi yang mencapai 314 juta CO2e.

“Ini setara dengan 58% atau 60% dari target penurunan emisi GRK di 2030, untuk sektor energi yang ditetapkan sekitar 314 juta CO2e,” kata Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, dalam Webinar Strategi Penciptaan Nilai Tambah Panas Bumi sebagai langkah mendukung NZE 2060, Senin (15/1). 

Komaidi menuturkan, panas bumi masih menjadi salah satu energi baru terbarukan yang tidak bergantung cuaca seperti surya, angin dan air. “Panas bumi memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk bisa menjadi pendorong untuk mewujudkan apa yang ditetapkan oleh Pemerintah,” ucapnya.

Namun, kata Komaidi pengembangan panas bumi di Indonesia masih mengalami berbagai kendala. Saat ini, masih banyak dinamika yang dirasakan pelaku usaha panas bumi meskipun sudah banyak regulasi yang diterbitkan pemerintah.

“Ada kendala-kendala yang sampai dengan hari ini belum bisa terselesaikan, sehingga menghambat pengembangan panas bumi,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Julfi Hadi. Ia mengatakan, pengembangan industri panas bumi atau geothermal di Indonesia sangat lambat.

Julfi mengatakan, kolaborasi antara industri dengan pemerintah sangat krusial saat ini untuk mempercepat akselerasi transisi energi ke energi hijau. “Jadi kuncinya adalah nomor satu yakni kolaborasi. Kolaborasi di dalam IPP Geothermal industri sendiri, kolaborasi dengan PLN dan pemerintah ini adalah satu-satunya kita untuk bisa akselerasi,” kata Julfi.

Dia menuturkan, kunci kedua dengan mengubah bisnis model yang sesuai dengan isu saat ini. Salah satunya dengan memperbarui teknologi dalam pemanfaatan panas bumi. 

“Kita fokuskan sekarang yang tidak sensitif terhadap isu keterjangkauan, yakni daya jangkau atau daya beli masyarakat. Kurang lebih seperti teknologi, menciptakan nilai. Kita mempercepat commercial operation date kita,” ucapnya.

Julfi mengatakan, upaya untuk mengurangi pengeluaran juga diperlukan agar panas bumi tidak menjadi yang termahal dari EBT lainnya.

“Kita juga tidak buat eksplorasi suhu tinggi, tapi hanya intermediet dan low temperature. Kita harus potong biaya tidak mungkin kita melakukan pengeboran dengan harga yang sekarang,” kata Julfi.




Reporter: Rena Laila Wuri