Hanya 20% Sampah Bisa jadi Uang, CEO Waste4Change Ingatkan Soal Tanggung Jawab

Pendiri sekaligus CEO Waste4Change M. Bijaksana Junerosano menilai narasi yang menyebut sampah sebagai “uang” adalah salah kaprah.

“Realitanya, sampah yang bisa langsung jadi uang kurang dari 20%. Sampah bukan uang, sampah adalah tanggung jawab,” ujar Sano dalam diskusi Katadata SAFE 2025 di Jakarta, Rabu (10/9).

Sebagian jenis sampah lainnya harus diolah terlebih dahulu untuk memunculkan nilai ekonominya. Sano menegaskan, pengelolaan sampah yang optimal cenderung “lebih mahal” karena memperhatikan aspek kepatuhan dan tanggung jawab.

“Tidak bisa dibandingkan, karena yang bukan green product itu bisa jadi tidak patuh (terhadap aturan),” kata Sano.

Penegakan hukum dari pemerintah menjadi penting. Di Jakarta, misalnya, dari 170 jasa pengangkut sampah, hanya sekitar 40 kelompok yang memiliki izin. Kondisi ini menciptakan iklim usaha yang tidak adil.

Tanggung Jawab Produsen

Dari sisi produsen, L’Oréal Indonesia menegaskan telah lima tahun menerapkan prinsip zero waste to landfill. Sampah dikelola secara optimal hingga tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir, melalui kerja sama dengan Waste4Change.

Selain itu, perusahaan mendorong inovasi kemasan berkelanjutan, program isi ulang (refill), serta bergabung dalam skema Extended Producer Responsibility (EPR) bersama 17 perusahaan lain.

“Sebagai produsen, kami punya tanggung jawab. Tapi ini harus dilakukan bersama-sama. Perusahaan bisa berkomitmen, namun kalau penegakan hukum lemah, sampah tetap akan tercecer di mana-mana,” kata Chief of Corporate Affairs, Engagement, and Sustainability L’Oréal Indonesia, Melani Masriel.

Gerakan Kolektif Masyarakat

Leader of World Cleanup Day Indonesia Andy Bahari menilai kegiatan bersih-bersih hanyalah langkah awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Clean up itu bukan solusi, tapi langkah awal agar masyarakat sadar bahwa sampah ada di sekitar kita dan harus dibereskan,” kata Abe, sapaan akrab Andy.

Dirinya menekankan, persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama, melibatkan masyarakat, pemerintah, produsen, dan pengelola bisnis.