WALHI Sebut PLTN Langgengkan Ekstraksi Mineral Kritis, Risiko Keamanan Besar

Pemerintah menempatkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai opsi terakhir sumber energi untuk menjamin keandalan sistem ketenagalistrikan Indonesia. Akan tetapi, pilihan ini masih menuai pro-kontra.

Selain isu keselamatan, klaim PLTN sebagai energi berkelanjutan juga masih diperdebatkan. Pasalnya, bahan bakar PLTN berupa uranium dan torium yang merupakan jenis mineral kritis.

“Kalau bicara nuklir, dia (bahan bakarnya) dari mineral kritis, rare (mineral jarang) juga. Itu berasal dari tambang,” kata Pengkampanye Urban Berkeadilan Eksekutif Nasional WALHI, Wahyu Eka Styawan, dalam diskusi yang diadakan Koalisi Bersihkan Indonesia, di Jakarta, pada Senin (23/2).

Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), potensi sumber energi nuklir berupa uranium (U308) di Indonesia tercatat sebanyak 5.234 ton sedangkan torium sebanyak 4.729 ton. 

Torium hanya ditemukan di Kepulauan Bangka Belitung, sementara uranium ada di Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Ini tak seperti sumber energi primer lainnya yang relatif tersebar di wilayah-wilayah Indonesia.

Intinya, WALHI menilai kebutuhan akan bahan baku reaktor nuklir ini masih bergantung pada praktik pertambangan.

"Artinya apa? (PLTN) melanggengkan ekstraksi,” ucap dia. 

Wahyu juga menyoroti teknologi reaktor berbahan baku torium yang sedang dikembangkan di Indonesia. Sebagai informasi, PT Thorcon Power Indonesia telah mengantongi Persetujuan Evaluasi Tapak PLTN dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir, untuk Thorium Molten-salt Reactor (TMSR) 500 MWe di Bangka Belitung. 

“Dia mau cari torium di sana, yang efektivitasnya belum pernah diuji. Ada pilihan lain yang lebih mudah dan tidak berisiko, tiba-tiba memilih yang berisiko dan itu yang dipertaruhkan,” kata Wahyu.  

Pilihan energi yang lebih mudah, menurut Wahyu, misalnya pemanfaatan energi surya yang lebih melimpah di Indonesia.

Selain itu, WALHI menilai rencana ini masih berisiko sekalipun dari aspek teknis sudah diklaim aman. Wahyu menggarisbawahi perilaku korupsi yang masih bermunculan di antara pemegang kepentingan di Indonesia. 

“Mana yang bisa percaya dengan proyek sekelas nuklir ini jika negaranya masih korup?” 

Pemerintah Pilih yang Teruji

Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syaiful Bakhri mengatakan, Indonesia sebagai pemain baru PLTN cenderung memilih teknologi reaktor nuklir yang sudah banyak teruji.

“Kalau (diibaratkan) dikasih motor, tapi ini motor pertama yang diproduksi di dunia, sementara satu lagi punya rekam jejak sudah jauh dan banyak yang pakai, pasti lebih yakin yang itu saja tinggal bayar,” kata Syaiful kepada Katadata Green, saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu.

Merujuk pada laman Power Reactor Information System (PRIS) International Atomic Energy Agency, Pressurized Water Reactor atau reaktor air bertekanan menjadi teknologi yang paling banyak diadopsi PLTN di dunia.  

Menurut Syaiful, sebetulnya semua jenis reaktor punya kemungkinan untuk dibangun di Indonesia, baik yang menggunakan teknologi MSR, PWR, Pressurized Heavy Water Reactor (PHWR), atau jenis lainnya. 

“Yang penting harus memenuhi aspek keberterimaan desain itu terhadap misalnya vulkanologi, seismik, geologi, demografi, dan aspek-aspek lingkungan,” ucap dia. 

Perihal bahan bakar, Syaiful menjelaskan, pada tahun-tahun awal operasional PLTN akan membutuhkan suplai bahan bakar dari negara vendor atau negara mitra pengembang PLTN.  

“Bahan bakarnya spesifik, tergantung PLTN itu sendiri,” kata dia.

Oleh karena itu, opsi impor uranium terbuka sejak awal. Dalam kemitraan yang terjalin juga diharapkan terjadi transfer teknologi, sehingga memacu Indonesia untuk memproduksi sendiri bahan bakar PLTN-nya. 

“Kalau sudah tahun ketiga, keempat, PLTN kita sudah banyak dan secara keekonomian cukup menguntungkan, untuk produksi bahan bakar sendiri ya why not?” 

Emisi Lebih Rendah

Mengutip data Our World in Data yang mengampu informasi dari jurnal ilmiah serta lembaga internasional, energi nuklir menghasilkan emisi karbon paling rendah, sekitar 6 ton CO2 ekuivalen per gigawatt-jam listrik selama siklus hidup pembangkit listrik.

Emisi karbon dari energi batu bara bahkan 160 kali lipat dibandingkan angka tersebut, yaitu mencapai 970 ton CO2 ekuivalen. Adapun emisi karbon dari energi surya tercatat lebih tinggi dari nuklir, yaitu rata-rata 53 ton CO2 ekuivalen.