Truk Jadi Biang Polusi Jakarta, WRI dan ITB Usul Transformasi 1.700 Truk Sampah

Polusi udara Jakarta masih jadi persoalan kronis. Selama ini, sorotan lebih banyak tertuju pada jutaan sepeda motor dan mobil pribadi. Namun, penyumbang terbesar pencemaran udara di sektor transportasi justru kelompok kendaraan yang jumlahnya jauh lebih sedikit: truk.

Studi WRI Indonesia bersama Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Puji Lestari untuk periode 2020-2025 menunjukkan, truk menyumbang sekitar 43,2 persen emisi partikulat halus (PM2.5) di Jakarta.

Ironisnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, jumlah truk di Jakarta hanya sekitar 527 ribu unit dari total 12,3 juta kendaraan bermotor yang beroperasi di ibu kota. Artinya, porsinya bahkan tidak mencapai lima persen dari seluruh kendaraan yang mengaspal setiap hari.

Tak hanya PM2.5, truk juga menjadi penyumbang utama berbagai polutan berbahaya lain, seperti nitrogen oksida (NOx), sulfur dioksida (SO2), dan black carbon (BC). Berbagai polutan tersebut berkaitan dengan meningkatnya risiko stroke, penyakit jantung, kanker paru-paru, pneumonia, hingga asma.

Temuan tersebut mendorong WRI Indonesia bersama ITB melakukan Jakarta Refuse Truck Study sejak Oktober 2025. Kajian ini mengidentifikasi pilihan teknologi, potensi penurunan emisi, sekaligus menghitung biaya transformasi armada truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih ramah lingkungan.

Armada truk sampah dipilih karena dinilai menjadi titik awal yang paling realistis untuk memulai transformasi transportasi perkotaan. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengoperasikan sekitar 1.700 truk sampah.

Masalahnya, mayoritas armada tersebut masih menggunakan mesin diesel berstandar Euro II yang menghasilkan emisi jauh lebih tinggi dibandingkan standar yang lebih baru. 

Kajian WRI menyebut terdapat dua jalur utama transformasi, yakni memperbarui armada menjadi kendaraan diesel berstandar Euro IV atau beralih ke truk listrik. Sejauh ini, Jakarta telah mengoperasikan 15 unit truk compactor listrik.

Dari sisi ekonomi, hasil analisis Total Cost of Ownership (TCO) menunjukkan bahwa truk listrik semakin kompetitif dibandingkan truk BBM.

Dengan asumsi menggunakan BBM diesel non-subsidi berstandar Euro IV yang saat ini tersedia di pasar, biaya kepemilikan truk listrik tipe compactor bahkan dapat sekitar 1,3 persen lebih murah dibandingkan truk diesel apabila biaya pembangunan infrastruktur pengisian daya tidak dibebankan kepada operator.

Kalaupun biaya pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) ikut diperhitungkan, selisih biaya kepemilikannya hanya sekitar 6,84 persen lebih tinggi. Menurut WRI, angka tersebut menunjukkan bahwa teknologi truk listrik semakin bersaing secara ekonomi.

Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi mengatakan bahwa transformasi truk sampah dapat menjadi langkah nyata Jakarta menuju kota rendah emisi.

"Transformasi armada truk sampah dapat menjadi salah satu kado paling spesial menuju 500 tahun Jakarta pada 2027. Ini merupakan investasi untuk kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan masa depan Jakarta," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis WRI, Jumat (3/7).

Selain memperbaiki kualitas udara, elektrifikasi berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM -- langkah yang juga dapat menghemat devisa sekaligus menekan beban subsidi dan kompensasi energi di masa mendatang.

Guru Besar Teknik Lingkungan ITB Puji Lestari menjelaskan transformasi bisa dilakukan bertahap. Untuk jangka pendek, dia merekomendasikan percepatan penggunaan bahan bakar yang lebih bersih, peningkatan kualitas BBM menuju standar Euro IV, serta peremajaan truk-truk berukuran besar dan armada yang sudah tua.

"Untuk jangka menengah dan panjang, elektrifikasi armada dapat dimulai dari truk compactor dan rute yang paling siap secara operasional, dengan dukungan pengembangan infrastruktur SPKLU serta penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan," katanya.

Urgensi transformasi tersebut dinilai semakin besar mengingat dampak pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat Jakarta. Laporan Air Quality Life Index (AQLI) 2025 dari University of Chicago memperkirakan tingkat pencemaran udara di wilayah Jakarta Raya dapat memangkas harapan hidup penduduk hingga 2,6 tahun. Angka itu dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 1,3 tahun.