Polusi udara menjadi persoalan serius di kota-kota besar karena berdampak buruk terhadap kualitas udara dan kesehatan. Penanganan cepat dan tepat diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE (Koalisi Serius) menilai, revisi UU ITE masih memuat pasal-pasal bermasalah seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan informasi palsu.
Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya terkait kasus polusi udara.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar telah menyelesaikan formula perhitungan pajak pencemaran lingkungan dalam pajak kendaraan bermotor, di tengah polusi udara yang memburuk.
Pemerintah, Agen Pemegang Merk (APM) dan juga pengguna kendaraan bermotor memiliki andil dalam menekan pencemaran udara dari sisi emisi kendaraan bermotor.
Tingkat polusi udara di Jakarta masih tinggi meski trennya terus menurun. Pemprov DKI diminta tingkatkan anggaran untuk mengendalikan pencemaran udara.
Berkurangnya mobilitas masyarakat dan jumlah kendaraan dari kebijakan PPKM ternyata tak menurunkan polusi udara dan memperbaiki kualitas udara di Jakarta.
PN Jakarta Pusat memvonis bersalah tujuh pejabat atas gugatan pencemaran udara di ibukota. Namun, Presiden dan jajarannya mengajukan banding atas vonis tersebut.