BPDLH Inisiasi Program Hibah Pembiayaan Hijau ASEAN

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menginisiasi Program Seed Grant-Smart Green ASEAN Cities (SGAC) untuk memperkuat pembiayaan hijau dan ekonomi sirkular.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengatakan kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan kota hijau dan berketahanan iklim.

"Program ini tidak hanya mendukung pengurangan emisi dari sektor limbah, tetapi juga menghadirkan mekanisme pembiayaan inovatif bagi pelaku ekonomi sirkular di tingkat masyarakat. Dukungan mitra nasional dan internasional akan mempercepat terwujudnya kota hijau yang tangguh terhadap perubahan iklim," ujar Diaz, yang juga Wakil Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) ini, seperti dikutip Antara, di Jakarta, Sabtu (27/9).

Program SGAC yang digagas BPDLH bertujuan menjadi langkah strategis mempercepat transformasi kota-kota di Indonesia menuju pembangunan hijau, sekaligus memperkuat mekanisme pembiayaan hijau yang aman dan berkelanjutan.

SGAC menargetkan pengelolaan sampah berkelanjutan sekaligus pengurangan emisi gas rumah kaca, khususnya dari sampah sisa makanan yang menghasilkan metana, dengan daya pemanasan 25 kali lebih kuat daripada karbon dioksida.

Pengelolaan Sampah Organik

Pengelolaan sampah organik menjadi peluang ekonomi menggunakan konsep ekonomi sirkular. Program itu menargetkan pemberdayaan komunitas lokal, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menghasilkan nilai tambah dan manfaat sosial.

Peluncuran SGAC didukung oleh United Nations Capital Development Fund (UNCDF) dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, serta dihadiri perwakilan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan internasional.

Diaz menyoroti penguatan pembiayaan hijau merupakan solusi penting untuk menjawab dua tantangan besar yang dihadapi Indonesia: krisis sampah dan kesenjangan pendanaan iklim.

"Indonesia masih menghadapi kenyataan bahwa hanya sekitar 39% sampah yang terkelola, dan secara efektif baru 9-10%," kata Diaz. Di sisi lain, kebutuhan pendanaan iklim mencapai Rp 470 triliun per tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru bisa memberikan Rp 76 triliun. Kesenjangan pendanaan ini harus ditutup dengan inovasi, kolaborasi, dan instrumen finansial yang tepat.

Kabupaten Banyumas terpilih sebagai proyek percontohan pertama implementasi SGAC. Dengan program ini, Banyumas akan menerima bantuan peralatan teknis dan modal kerja untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah Refuse-Derived Fuel (RDF) dan Black Soldier Fly (BSF).

"Keberhasilan program ini ditentukan bukan hanya oleh bantuan dana, tetapi oleh komitmen pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat. Banyumas memiliki potensi besar menjadi model yang dapat direplikasi daerah lain," kata Diaz.