Wawancara Direktur WWF: High Seas Treaty dan Era Baru Hukum Global Laut Lepas

Perjanjian internasional High Seas Treaty atau Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) resmi berlaku pada 17 Januari 2026. Kesepakatan ini menandai era baru tata kelola laut global, dimana laut lepas yang mencakup sekitar 60 persen lautan dunia, tak lagi jadi zona liar yang rentan eksploitasi dan monopoli. 

Lantas, seperti apa kondisi laut lepas saat ini, apa arti penting BBNJ bagi tata kelola laut dunia, dan peluang ekonomi apa yang ikut terbuka di balik perjanjian ini? Plt Direktur Program Kelautan dan Perikanan WWF Candhika Yusuf, menjawab soal ini dalam wawancara tertulis dengan Reporter Katadata Nuzulia Nurahmah. Berikut kutipannya:

Bagaimana peran perjanjian High Seas Treaty atau BBNJ dalam menjaga laut lepas dunia?

Perjanjian High Seas Treaty atau Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) dirancang untuk menutup kekosongan tata kelola di laut lepas, wilayah yang mencakup hampir dua pertiga lautan dunia dan berada di luar yurisdiksi negara atau ZEE.

Melalui perjanjian ini, negara-negara sepakat menetapkan kawasan konservasi laut di laut lepas; mewajibkan kajian dampak lingkungan bagi aktivitas berisiko tinggi; mengatur akses serta pembagian manfaat sumber daya genetik laut secara adil; serta memperkuat kerja sama ilmiah, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Dengan demikian, BBNJ menjadi kerangka hukum global pertama yang secara khusus bertujuan melindungi keanekaragaman hayati di laut lepas.

Sebelum ada BBNJ, bagaimana kondisi dan aturan di laut lepas?

Sebelum BBNJ disepakati, laut lepas sebenarnya tidak sepenuhnya tanpa aturan, namun tata kelolanya sangat terfragmentasi dan tersebar di berbagai rezim sektoral seperti perikanan, pelayaran, dan pemasangan kabel laut.

Tidak terdapat mekanisme global untuk menetapkan kawasan konservasi laut lepas maupun kewajiban kajian dampak lingkungan yang menyeluruh bagi aktivitas lintas sektor, sehingga banyak kegiatan berjalan dengan prinsip first come, first served.

Dalam praktiknya, kondisi ini membuka ruang bagi eksploitasi berlebihan oleh aktor yang memiliki teknologi dan modal besar, memperlebar ketimpangan akses antara negara maju dan negara berkembang, serta menyebabkan kerusakan ekosistem tanpa akuntabilitas yang jelas.

BBNJ hadir untuk memperbaiki tata kelola global yang lebih adil, transparan, dan berbasis sains. 

Laut lepas di luar ZEE melibatkan banyak negara. Bagaimana mencegah benturan kepentingan?

Di sini-lah fungsi BBNJ, yaitu menempatkan pengelolaan laut lepas dalam kerangka pengambilan keputusan kolektif yang berbasis sains, bukan klaim sepihak.

Perjanjian ini mendorong koordinasi lintas negara dan lembaga internasional agar tidak tumpang tindih dengan mekanisme yang sudah ada, seperti organisasi pengelola perikanan regional (RFMOs).

Perjanjian ini menekankan transparansi dan mekanisme konsultasi dalam penetapan kawasan lindung maupun persetujuan berbagai aktivitas. 

Dengan prinsip-prinsip tersebut, BBNJ berfungsi sebagai platform kerja sama global, bukan sumber konflik.

Bagaimana potensi ekonomi di balik perjanjian ini?

BBNJ berfokus pada konservasi, namun manfaat jangka panjang yang bisa dirasakan secara ekonomi adalah menjaga fungsi wilayah ini sebagai nursery dan jalur migrasi ikan, sehingga stok perikanan di ZEE negara, termasuk Indonesia, menjadi lebih stabil.

Selain itu, BBNJ mengatur akses dan pembagian manfaat sumber daya genetik laut dalam yang bernilai tinggi bagi pengembangan obat, bioteknologi, dan industri, agar tidak dimonopoli pihak tertentu.

Dengan menekan eksploitasi berlebihan, perjanjian ini juga memperkuat stabilitas ekonomi biru global, yang bagi Indonesia berdampak strategis dalam menjaga produktivitas perikanan dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Dari perspektif WWF, bagaimana kondisi laut lepas saat ini?

Dari sudut pandang WWF-Indonesia dan jaringan WWF global, kondisi laut lepas saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Praktik overfishing dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan masih berlangsung luas, sedangkan jalur laut yang ramai dapat mengganggu jalur migrasi mamalia laut.

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan data dan lemahnya pengawasan akibat luasnya wilayah laut lepas serta tingginya biaya pemantauan, di tengah dampak perubahan iklim yang semakin nyata seperti pemanasan laut, pengasaman, dan penurunan kadar oksigen.

Dalam konteks ini, BBNJ dipandang sebagai langkah krusial untuk menghentikan dan membalikkan tren degradasi ekosistem laut lepas.