Hashim: Pemerintah Setop Rencana Cetak Sawah di Kawasan Hutan, Stok Beras Cukup

Pemerintah berencana menghentikan pembukaan kawasan hutan untuk program cetak sawah. Sebagai gantinya, produksi pangan dan energi nasional ke depan akan memanfaatkan lebih dulu lahan-lahan terdegradasi. 

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa keputusan ini seiring tercapainya swasembada beras Indonesia setelah 42 tahun. Hashim membeberkan, stok beras pemerintah telah mencapai 5,3 juta ton dan terus bertambah.

“Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian, melalui saya sebagai utusan khusus ingin menyampaikan bahwa saat ini tidak diperlukan perluasan penanaman padi di kawasan hutan,” kata Hashim, dalam sambutannya di Indonesia International Sustainable Forum 2026, Selasa (6/10).

Hashim mengatakan swasembada beras tersebut tercapai tanpa membuka 2 juta hektare lahan baru seperti yang sebelumnya direncanakan di kawasan rawa Papua dan Kalimantan. Menurut dia, capaian tersebut didukung berbagai insentif pemerintah kepada petani.

Lahan Terdegradasi untuk Tanaman Energi dan Pangan

Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan, pengembangan tanaman pangan dan energi akan memanfaatkan lahan-lahan terdegradasi alias lahan yang mengalami penurunan kualitas. 

“Untuk meningkatkan produksi pangan dan biofuel lebih lanjut, kami akan menggunakan lahan terdegradasi,” kata Mari, dalam diskusi di acara yang sama. 

Mari mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 12 juta hektare lahan terdegradasi. Angka tersebut mengacu pada data Kementerian Kehutanan terkait luasan lahan kritis dan sangat kritis.

Menurut Mari, rencana pemanfaatan lahan tersebut telah dibicarakan dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian. “Dan mereka setuju,” ujar dia. Mari pun mendorong investasi untuk mendukung pemanfaatan lahan terdegradasi tersebut untuk produksi pangan dan energi.

Mari juga menyampaikan, peningkatan produksi pangan dan energi nasional perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dan perubahan iklim. Ini berarti produksi harus minim air dan pupuk kimia. Maka itu, diperlukan benih unggul.

“Benih yang bisa menghasilkan panen lebih tinggi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kondisi air yang lebih sedikit, suhu bumi yang semakin panas,” ucap dia.