Waskita dan 49 Emiten Lainnya Terancam Didepak BEI, Ini Kata Analis

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan potensi penghapusan pencatatan saham atau delisting pada 50 perusahaan. Salah satu emiten yang berpotensi terdepak dari Bursa adalah perusahaan konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Waskita Karya Tbk (WSKT).  

Teuku Fahmi Ariandar, Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat, mengatakan perusahaan-perusahaan itu terancam terhapus dari pencatatan di Bursa karena penghentian perdagangan (suspend) saham mereka telah mencapai enam bulan per 28 Juni 2024.

Berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) (Peraturan I-N), Bursa memiliki wewenang untuk menghapus saham perusahaan tercatat apabila perusahaan tercatat mengalami suatu kondisi atau peristiwa signifikan yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha.

“Baik secara finansial atau secara hukum, dan emiten tersebut tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai,” kata Teuku Fahmi dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (1/7).  

Kemudian pada ketentuan III.1.3.2. perusahaan tercatat tidak memenuhi persyaratan Pencatatan di Bursa. Tak hanya itu, berdasarkan ketentuan III.1.3.3. saham perusahaan tercatat telah mengalami suspensi efek, baik di pasar reguler dan pasar tunai, atau di seluruh pasar, minimal selama 24 bulan terakhir.

Selanjutnya, pada Peraturan I-N ketentuan III.5.3, apabila perusahaan tercatat telah disuspensi efek selama enam bulan berturut-turut, maka sesuai ketentuan III.5.3.1. Bursa memberitahukan kepada publik saham emiten tersebut berpotensi delisting melalui pengumuman bursa. Peraturan ini disampaikan kembali oleh Bursa secara berkala setiap Juni dan Desember sampai dicabutnya suspensi efek tersebut atau sampai dilakukannya delisting.

Emiten Terancam Delisting, Bagaimana Nasib Investor?

Desmond Wira, pengamat pasar modal dan praktisi investasi, mengatakan sudah ada aturan untuk melindungi investor dari perusahaan yang terancam delisting. Emiten diharuskan untuk membeli kembali sahamnya (buyback).

Aturan mengenai delisting tersebut terdapat dalam Surat Edaran OJK nomor 13 tahun 2023, yang mengatur pembelian kembali saham perusahaan terbuka akibat pencatatan saham yang dibatalkan oleh bursa efek karena kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif signifikan pada kelangsungan usaha. 

Namun, kata Desmond, masalahnya adalah jika delisting terjadi bukan secara sukarela tetapi karena perusahaan tersebut bermasalah. Apabila kondisinya seperti itu, emiten yang terkena forced delisting biasanya tidak mampu membeli kembali sahamnya dari investor.

“Jadi, aturan itu tidak berguna dalam skenario yang buruk,” kata Desmond ketika dihubungi Katadata.co.id, Senin (1/7). 

Namun jika kondisinya seperti itu, tidak ada yang bisa dilakukan. Memaksa emiten untuk buyback juga belum tentu berhasil karena perusahaan tersebut kemungkinan tidak memiliki dana. Oleh karena itu, investor sejak awal harus mengantisipasi kemungkinan terburuk. 

“Jangan sembarangan membeli saham IPO, lakukan analisis mendalam terlebih dahulu sebelum membeli  saham,” ujarnya.

Berikut deretan 50 perusahaan tercatat yang terancam delisting: