Badan Penempatan Tenaga Kerja Minta Tambahan Kredit TKI

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
TKI merupakan warga Indonesia yang harus tetap dilindungi dan dilayani pemerintah Indonesia termasuk dalam mendapatkan legalitas di Negeri Jiran.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Dini Hariyanti
19/9/2018, 12.51 WIB

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meminta alokasi kredit usaha rakyat (KUR) untuk para TKI ditambah menjadi Rp 340 miliar. Pengajuan ini lantaran alokasi pada tahun lalu sejumlah Rp 130 miliar tidak mencukupi kebutuhan.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, masing-masing TKI akan mendapatkan plafon kredit rakyat sebesar Rp 18 juta - Rp 25 juta. KUR ini dibutuhkan untuk membeli tiket, biaya pelatihan, dan biaya untuk keluarga TKI yang ditinggalkan.

"Satu kali gaji ditinggalkan untuk persiapan bekal hidup di rumah, karena meninggalkan anak-anak," katanya ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/9). (Baca juga: Jokowi: Pekerja Tiongkok di RI 23 Ribu, TKI di Tiongkok 80 Ribu)

Sebagian besar lembaga keuangan penyalur KUR penempatan TKI adalah perbankan a.l. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Sinarmas Tbk., PT Bank Arta Graha Internasional Tbk., dan PT Bank CTBC Indonesia.

Nusron menyatakan, ada pula lembaga keuangan nonbank yang menjadi penyalur, yakni PT ITC Multi Finance. Saat ini, terdapat satu lembaga pembiayaan yang sedang mengajukan diri menjadi penyalur, yaitu PT BFI Finance.

Setiap tahun terdapat sekitar 280.000 orang berangkat untuk bekerja ke luar negeri. Para tenaga kerja ini kerap disebut sebagai pahlawan devisa. Sumbangan devisa yang mereka hasilkan per Juli tahun ini sejumlah US$ 5,8 miliar

BNP2TKI memperkirakan kontribusi devisa dari para TKI sampai dengan akhir tahun ini mencapai US$ 10,6 miliar. "Rata-rata ya US$ 10 miliar sampai US$ 10,8 miliar," kata Nusron. (Baca juga: Penyaluran Kredit Rakyat Per Agustus Capai 70,9% dari Target)