Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membuka masa penawaran sukuk negara ritel seri SR-010 mulai hari ini sampai 16 Maret mendatang. Imbalan dari surat utang berbasis syariah ini dipatok sebesar 5,9 persen.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan bahwa realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencapai 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Tahun ini kami targetkan di APBN 2018 defisitnya 2,19 persen dari PDB. Bagaimana membiayai? Salah satunya dengan penerbitan surat utang negara," ujar Lucky di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (23/2). (Baca: Tarik Investor Lokal, Kemenkeu Perbanyak Obligasi Retail di 2018)
Sukuk Negara Ritel seri ini rencananya akan diterbitkan pada 21 Maret mendatang dengan tenor 3 tahun hingga 10 Maret 2021. Sukri ini juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah satu periode imbalan atau setelah tanggal 10 April.
Kementerian Keuangan mematok pemesanan Sukri ini minimal sebesar Rp 5 juta, sedangkan maksimalnya sebesar Rp 5 miliar. Imbal hasil yang didapat sebesar 5,9 persen per tahun, yang dibayarkan per tanggal 10 setiap bulannya, dengan jumlah tetap.
Lucky mengatakan pemerintah tidak memasang target dana yang ingin dicapai dalam penerbitan sukuk seri SR-010 ini. Jumlahnya didasarkan pada berapa besar permintaan (demand) dalam masa penawaran ini. "Tapi tadi acuan saja, referensi ORI (Obligasi Ritel Indonesia) tahun lalu, terakhir September kurang lebih Rp 9 triliunan kurang lebih," ujar Lucky.
(Baca: OJK Permudah Penerbitan Obligasi Daerah, Pemda Diminta Hati-hati)
Sukuk ini diterbitkan dengan akad Ijarah Asset to be Leased yang telah mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor B-119/DSN MUI/ll/2018 tanggal 9 Februari 2018.
Selain untuk membiayai defisit APBN, tujuan lain dari penerbitan sukuk ini adalah untuk melibatkan partisipasi masyarakat lebih banyak di instrumen investasi. Makanya setiap Warga Negara Indonesia (WNl) yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat berinvestasi pada sukuk ini.
APBN tahun ini menargetkan investasi retail sebesar Rp 30 triliun. Investasi ini dikeluarkan dalam empat instrumen yaitu Obligasi Negara Ritel (ORI), SBR, Sukuk Negara Ritel, dan Sukuk Negara Tabungan. "Nah, (taget) ini totalnya Rp 30 triliun kurang lebih. Nanti, kita lihat seperti apa. Targetnya, investmenet individual ada 4 instrumen," ujarnya.
Saat ini sukuk syariah masih belum bisa diperdagangkan secara online. Instrumen yang bisa diperdagangkan lewat internet baru Surat Berharga Negara (SBN) Ritel yang akan diluncurkan pada kuartal kedua tahun ini.
"Mudah-mudahan kami akan memasarkan SBN ritail online. Nah, itu kami belum menentukan jumlahnya, tapi nanti kami akan sampaikan," ujar Lucky.