Sri Mulyani: Bayar Pajak dan Beramal Sama Manfaatnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati gencar menemui berbagai kelompok masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya membayar pajak. Kali ini, dia menemui para pemuka agama kristiani denganmenyampaikan pesan: membayar pajak dan beramal sama-sama bermanfaat bagi masyarakat.

Sri Mulyani pun mengajak para pemuka agama untuk turut membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mensosialisasikan pesan tersebut. Sebab, upaya menjaring penerimaan pajak tidak mudah lantaran ada stigma negatif tentang pajak. "Kami bertugas melawan insting manusia yang tidak mau memberi," kata dia saat Dialog Perpajakan dengan Pemuka Agama di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (16/1).

Ia menekankan, pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan kembali untuk tujuan negara yakni masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai contoh, dari penerimaan pajak, pemerintah bisa membiayai anggaran untuk pendidikan dan kesehatan yang porsinya mencapai 20 persen dan lima persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(Baca juga: Sri Mulyani: Mengelola APBN Bukan Seperti Tukang Obat)

Lebih jauh, ia merinci, setiap Rp 1 triliun penerimaan pajak bisa bermanfaat untuk membangun 3.541 meter jembatan, 155 kilometer jalan raya, sawah 52,6 ribu hektare, hingga membayar gaji polisi. Dari penerimaan pajak juga, pemerintah bisa memberikan subsidi bagi masyarakat.

Pembayaran pajak juga akan membantu masyarakat di wilayah lain yang mengalami penurunan perlambatan ekonomi. Kontribusi pajak yang disumbang oleh Pulau Jawa, misalnya, mencapai Rp 1.143 triliun. Padahal, dana desa dan transfer ke daerah yang diterima hanya Rp 302,8 triliun. Artinya, pendapatan dari Pulau Jawa mampu membiayai kebutuhan di wilayah lainnya. Sumatera mendapat dana dari pemerintah sebesar Rp 332 triliun, walaupun kontribusinya hanya Rp 141 triliun.

(Baca juga: UMKM Jadi Tumpuan Penerimaan Tax Amnesty Periode Terakhir)

Kalimantan yang hanya menyumbang Rp 86 triliun, mendapat belanja Rp 93,9 triliun. Kemudian Sulawesi yang menyumbang Rp 19,7 triliun, memperoleh belanja hingga Rp 104,5 triliun. Sementara itu, Papua dan Maluku mendapat dana Rp  89,6 triliun, meskipun kontribusi penerimaannya hanya Rp 18,4 triliun. Tak jauh beda juga dengan Bali dan Nusa Tenggara yang hanya memberikan pajak Rp 15,5 triliun tetapi mendapat dana dari pemerintah pusat Rp 56,4 triliun. 

“Sudah jelas bahwa APBN merupakan salah satu mesin yang secara de facto efektif mencoba menciptakan keutuhan negara melalui transfer ke daerah ,” tutur Sri Mulyani. Maka dari itu, ia mendorong masyarakat agar lebih giat membayar pajak guna memenuhi pembiayaan pembangunan pemerintah.