Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta semua Badan Layanan Umum (BLU) yang dimilili Kementerian serta Lembaga (K/L) meningkatkan kualitas pelayanannya. Alasannya, BLU memiliki banyak fungsi, termasuk pelayanan ke masyarakat. Bahkan, BLU perlu didorong agar bersaing dengan swasta untuk meningkatkan pelayanannya.
Sri Mulyani menyoroti kelemahan BLU selama ini yang menganggap enteng kerugian dalam usahanya. "Selama ini kalau rugi mudahnya tinggal datang ke Menkeu (minta modal)," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BLU di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (22/11).
Menurut dia, BLU seharusnya berupaya meningkatkan pelayanannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan swasta. Dengan begitu, BLU tidak terus-menerus merugi dan meminta modal kepada negara. (Baca: Bappenas Arahkan SMI Jadi Bank Pembangunan)
Padahal, dari sisi aset, total nilai kepemilikan aset BLU saat ini mencapai Rp 370 triliun. Sri Mulyani menyatakan, apabila BLU bekerja secara efisien dengan kaidah tata kelola usaha yang baik atau good corporate governance (GCG) maka terbuka lebar peluang untuk maju. Meski begitu, BLU jangan sampai meninggalkan fungsinya sebagai layanan umum kepada masyarakat.
Sri Mulyani mencontohkan salah satu BLU yaitu Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Ia melihat, rumah sakit untuk TNI Angkatan Darat ini berhasil menyeimbangkan fungsinya sebagai BLU yang melayani TNI serta masyarakat umum. Namun, di sisi lain juga mampu bersaing dan terkenal sebagai rumah sakit rujukan. "Kita juga tahu RSPAD ini merupakan rumah sakit orang penting."
(Baca: DPR Setuju Suntik Empat BUMN Rp 7,2 Triliun Tahun Depan)
Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sepakat denga penilaian Menteri Keuangan. Ia juga meminta Kementerian Keuangan mempertimbangkan dua rumah sakit TNI lainnya, yakni Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut (RSPAL) dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSPAU) menjadi BLU. "Kalau ada peningkatan pelayanan maka saya yakin dua lainnya bisa," katanya.
Sekadar informasi, RSPAD merupakan satu dari 23 BLU yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini. Perinciannya, satu BLU baru di Kementerian Pertahanan (RSPAD), 10 BLU di bawah Kementerian Perhubungan, satu BLU di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 11 BLU di bawah Kepolisian.