Hindari Revisi Berulang, Anggaran 2017 Diusulkan Susut Rp 20,8 Triliun

Arief Kamaludin | Katadata
Suasana rapat kerja pemerintah dengan DPR di Gedung MPR/DPR.
Penulis: Desy Setyowati
Editor: Martha Ruth Thertina
4/10/2016, 15.27 WIB

Pemerintah tidak ingin mengulangi terjadinya pemangkasan anggaran berkali-kali di tengah jalan, seperti tahun ini. Karena itu, pemerintah memilih memangkas kembali Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Nilai pemangkasannya mencapai Rp 20,8 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani berharap dengan pemangkasan awal ini, tidak ada lagi pemangkasan anggaran ke depan. "Pemerintah usul mulai penyusunan di 2017 belanja yang bisa dikendalikan dan penajaman, dilakukan efisiensi dari awal. Jadi pelaksanaan APBN 2017 tidak perlu lagi ada pemotongan yang menganggu pelaksanaan eksekusi APBN 2017," katanya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (4/10).

Pemerintah mengusulkan pemangkasan terbesar terhadap lima kementerian dan lembaga (K/L). Pemangkasan tertinggi terjadi pada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu sebesar Rp 3,7 triliun. Alhasil, anggaran kementerian ini turun dari Rp 105,6 triliun menjadi Rp 101,9 triliun.

Sedangkan pemangkasan anggaran di Kementerian Perhubungan sebesar Rp 2,7 triliun, yang menyebabkan anggaran susut dari Rp 48,7 triliun menjadi Rp 46 triliun. Adapun, pemangkasan anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 2,5 triliun menjadi Rp 101.9 triliun, diikuti pemangkasan anggaran Kepolisian sebesar Rp 2,3 triliun menjadi Rp 70,1triliun.

Selain itu, pemangkasan di Kementerian Pertanian sebesar Rp 1,8 triliun menjadi Rp 22,1 triliun, dan pemangkasan di Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,4 triliun menjadi Rp 40,8 triliun. (Baca juga: Tutup Bolong Pajak, Pemerintah Didorong Genjot Tax Amnesty)

Menurut Askolani, anggaran di sejumlah kementerian itu terutama mengalir untuk membiayai program-program utama. Kementerian PUPR memiliki program pengelolaan sumber daya air, jalan, pembinaan pemukiman, dan pengembangan perumahan.

Lebih detail, Askolani menjelaskan, kementerian ini akan membangun sembilan bendungan, irigasi, jalan dan jembatan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), limbah, pembangunan rusun, dan pengembangan kualitas rumah swadaya pada 2017. Sedangkan Kementerian Perhubungan akan melanjutkan pembangunan Terminal Plumpang di 7 lokasi, jalur kereta api di Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, kapal perintis, serta bandara.

Adapun Kementerian Pertahanan akan fokus pada pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), peralatan perang termasuk pesawat tempur yang menjadi target pelaksanaan di 2017. Sedangkan Kepolisian, pada tahun depan berkomitmen memperbaiki kinerja, pelayanan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) juga sampai di pedesaan, operasi simpatik, penindakan di bidang umum dan narkoba.

(Baca juga: Target Defisit Anggaran 2017 Membengkak Jadi Rp 330 Triliun).

Sekadar informasi, sebelumnya pemerintah dan Banggar DPR telah menyepakati defisit anggaran sebesar Rp 330,2 triliun atau setara dengan 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2017. Nilainya lebih besar dibandingkan defisit anggaran tahun ini yang diprediksi mencapai Rp 313,7 triliun atau 2,5 persen dari PDB.