Adapun ekonom Bank Permata Josua Pardede menyarankan agar Bank Indonesia memangkas deposit facility rate terlebih dulu sebelum menurunkan BI Rate. Selama bunga deposito tinggi, likuiditas di pasar akan masuk ke perbankan. Sehingga, perbankan tidak akan memberi insentif untuk menyalurkan kredit. “Karena kebijakan menurunkan suku bunga tidak akan efektif tanpa diikuti suku bunga pasar,” kata Josua kepada Katadata, Jumat, 19 Februari 2016.
Ia menjelaskan, dana pihak ketiga (DPK) belum cukup membantu perbankan memenuhi permintaan kredit. Hal ini terlihat dari kredit yang tumbuh 10,1 persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan DPK yang hanya 9 persen tahun lalu. BUMN serta K/L dikhawatirkan mengalihkan uang mereka dari perbankan dengan adanya pembatasan bunga. Selain itu, suku bunga acuan atau BI Rate yang turun tidak otomatis menekan suku bunga bank. Ia menyebut pendalaman pasar di perbankan masih lebih rendah dibanding DPK. (Baca: BI Rate Turun Jadi 7 Persen, Terendah dalam 2,5 Tahun).
Alhasil, dana masyarakat di perbankan akan tergerus yang akhirnya berdampak pada peningkatan rasio kredit terhadap DPK atau loan to deposit radio (LDR). Artinya, likuiditas perbankan semakin mengetat. Padahal likuiditas perbankan pada akhir 2015 sudah makin ketat karena pemerintah mengejar target penerimaan pajak.
Dengan kondisi seperti ini, perbankan diperkirakan memilih menyalurkan dana ke bank lain karena keuntungan yang didapat akan lebih tinggi. Deposit facility rate sebesar lima persen menjadi penyebab utamanya. Instrumen ini merupakan bunga penempatan dana perbankan di BI dengan nilai lebih rendah dari lending facility atau repo sebesar 7,5 persen. BI menyalurkan repo bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas.
Josua menuturkan, gap sebesar 2,5 persen antara fasbi dan deposit facility rate mendorong perbankan menempatkan dana di bank lain. Ia menilai penurunan GWM sebesar satu persen untuk mendongkrak kredit adalah hal yang sia-sia. Bank akan meraup keuntungan lebih tinggi jika memberi dana kepada pihak lain, dibanding menyalurkan kredit, meski ada tambahan likuiditas Rp 36 triliun dari penurunan GWM.