WNI akan Semakin Mudah Belanja di Empat Negara ASEAN, Cukup Pakai QRIS
Bank Indonesia bersama empat bank sentral negara Asia Tenggara (ASEAN) lainnya akan mengimplementasikan kerja sama pembayaran lintas negara pada tahun ini. Dengan kerja sama tersebut, maka orang Indonesia bisa bertransaksi menggunakan QR Indonesia Standar (QRIS) saat berpergian ke empat negeri tersebut.
"Langkah kami selanjutnya adalah regional ASEAN-5 dalam kerja sama pembayaran QR, fast payment menggunakan mata uang lokal. Kami menargetkan penandatangan MoU lima pimpinan dilakukan pada November tahun ini," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam seminar Advancing Digital Economy and Finance: Cross Border Payment di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/7).
Negara yang ikut serta dalam kerja sama ini, yakni Filipina, Malaysia, Thailand dan Singapura. Kerja sama tersebut mencakup pembayaraan menggunakan QR code dan fast payment BI Fast.
Perry menjelaskan, kerja sama ini berawal dari kerja sama bilateral antarnegara di kawasan. Indonesia saat ini tengah melakukan uji coba pembayaran lintas negara dengan Thailand dan Malaysia.
"Koordinasi pembayaran lintas batas di ASEAN ini juga akan menjadi contoh utama bagaimana dari kerja sama bilateral ke regional, kemudian nanti ke multilateral, dari ASEAN ke global," kata Perry.
Perry mengatakan, untuk tahap awal, kerja sama akan dilakukan untuk pembayaran ritel. Namun, ia menyebut tidak menutup kemungkinan layanan tersebut diperluas, termasuk kerja sama pembayaran lintas negara melalui Real Time Gross Settlement (RTGS).
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta sebelumnya mengatakan kerja sama ini juga akan diperluas dengan lima negara ASEAN lainnya, serta ASEAN+3 yakni Korea Selatan, Cina dan Jepang.
Menurut dia, ada sejumlah keuntungan bagi masyarakat saat kerja sama ini resmi diluncurkan. Pembayaran lintas negara ini bakal membuat biaya transaksi jadi lebih murah. Hal ini karena transaksi akan mengadopsi pertukaran mata uang lokal sehingga tak perlu lagi melakukan konversi ke dolar AS.
"Artinya nggak ada kurs yang harus dikonversi ke dolar AS dulu terus ke rupiah, tujuan kita ingin lebih maju lagi dengan implementasi yang nyata," kata Fili dalam diskusi dengan media pekan lalu.