Ini Poin-Poin dari Moody’s Kritik Kebijakan Pemerintah hingga Danantara

Moody’s Ratings pada Kamis (5/2) kemarin memberikan sejumlah catatan terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Sorotan dari lembaga pemeringkat kredit global itu antara lain mencakup aspek tata kelola hingga risiko fiskal, hingga keraguan terhadap investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. 

Tak hanya itu, Moody's menurunkan outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Kendati demikian, Moody’s menegaskan, peringkat Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang ditopang kekuatan struktural. Misalnya kekayaan sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, yang mendukung pertumbuhan jangka menengah. 

Seiring dengan itu, Moody’s menegaskan peringkat obligasi senior tanpa jaminan berbasis valuta asing serta program MTN milik Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III (PPSI III) masing-masing di level Baa2 dan (P)Baa2, dengan prospek PPSI III negatif.  

Moody’s juga menyebut PPSI III sebagai badan usaha khusus milik pemerintah, dengan sertifikat yang diterbitkan menjadi kewajiban langsung dan setara dengan utang senior tanpa jaminan pemerintah.

Tak hanya itu Moody’s juga mempertahankan batas atas obligasi jangka panjang mata uang lokal Indonesia di level A1 dan mata uang asing di A3. Lembaga itu menilai selisih peringkat tersebut mencerminkan risiko politik dan eksternal yang moderat, diimbangi besarnya peran pemerintah dalam perekonomian. 

Hal itu sekaligus menunjukkan kerentanan terhadap utang luar negeri serta potensi risiko transfer dan konvertibilitas dalam skenario tekanan keuangan ekstrem.

“Kami akan terus memantau perkembangan efektivitas dan kredibilitas kebijakan, termasuk kerangka kebijakan fiskal dan moneter, evolusi Danantara, dan indikator-indikator utama seperti arus investasi asing, volatilitas nilai tukar dan suku bunga, pertumbuhan, dan inflasi,” tulis Moody’s.

Berikut kami rangkum beberapa catatan penting dari Moody's yang membuat mereka merevisi outlook Indonesia dari stabil ke negatif.

Penurunan Prediktabilitas dan Konsistensi dalam Pembentukan Kebijakan

Moody’s dalam laporannya menilai perubahan prospek peringkat Indonesia menjadi nagatif karena menurunnya prediktabilitas dalam pembuatan kebijakan. Kondisi ini berisiko melemahkan efektivitas kebijakan sekaligus mencerminkan penurunan kualitas tata kelola pemerintahan. 

Jika tren tersebut berlanjut, Moody’s memperkirakan kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan dapat terkikis. 

“Penilaian kami diilustrasikan oleh penggunaan regulasi hasil ekspor oleh pemerintah, yang membatasi penggunaan hasil ekspor dalam mata uang asing,” demikian tertulis dalam laporannya, dikutip Jumat (6/2).  

Volatilitas Pasar dan Lemahnya Komunikasi Kebijakan

Moody’s mencatat, dalam setahun terakhir terjadi peningkatan volatilitas di pasar saham dan nilai tukar, yang antara lain dipicu oleh komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif serta melemahnya konsistensi proses pengambilan kebijakan. Kondisi ini sejalan dengan penurunan skor Indonesia pada indikator efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi dalam Worldwide Governance Indicators.

Apabila kondisi ini terus berlanjut, melemahnya komuniasi dan kredibilitas kebijakan bisa menunjukkan turunnya kekuatan institusi pemerintah. Dampaknya, ekonomi dan keuangan negara bisa terganggu karena minat investor menurun dan biaya pinjaman menjadi lebih mahal.

Tanda-Tanda Melemahnya Tata Kelola

Moody’s menyebut peringkat utang tanpa jaminan Indonesia baik dalam rupiah maupun mata uang asing—tetap di level Baa2. Lembaga itu juga mempertahankan peringkat untuk obligasi jangka menengah (MTN) dan program penerbitan obligasi jangka panjang tanpa jaminan di level (P)Baa2. Meski begitu Moody’s menurunkan outlook peringkat utang pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Moody’s menilai perubahan itu mencerminkan penurunan kualitas tata kelola pemerintahan. Jika kondisi ini berlanjut, Moody’s memperkirakan kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan dapat terkikis.

Di sisi lain, Moody’s menegaskan peringkat tersebut tetap mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang ditopang kekuatan struktural, seperti kekayaan sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, yang mendukung pertumbuhan jangka menengah. 

Lembaga itu juga menilai kebijakan fiskal dan moneter yang prudent telah menjaga stabilitas makroekonomi, dengan asumsi bahwa pemerintah terus memelihara kredibilitas kebijakan sebagai fondasi utama yang mendasari peringkat Baa2.

Risiko Fiskal Meningkat akibat Pengeluaran

Lembaga itu juga menilai fokus pemerintah yang semakin besar pada penggunaan belanja publik untuk mendorong pertumbuhan membawa risiko fiskal, terutama karena basis pendapatan Indonesia masih relatif lemah. 

Meski pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi pajak dan bea cukai, Moody’s melihat rekam jejak perluasan basis pendapatan masih terbatas. Hal itu berpotensi memperlebar defisit fiskal sekaligus menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan komunikasi kebijakan yang dapat memengaruhi kredibilitas.

Ketidakpastian Dana Pemerintah dan Program MBG

Lembaga itu melihat tekanan fiskal Indonedia semakin terasa seiring dorongan pemerintah memperluas program sosial, termasuk inisiatif Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Perumahan Terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga kini, pemerintah membiayai program-program itu melalui pemotongan belanja dan pengalihan prioritas anggaran di berbagai kementerian, termasuk anggaran pemeliharaan infrastruktur.

“Perluasan lebih lanjut dapat membebani kemampuan pemerintah untuk mengarahkan kembali anggaran yang relatif kecil dibandingkan dengan ukuran perekonomian,” tulis Moody’s. 

Rencana Investasi Danantara Dipertanyakan 

Moody’s menilai pembentukan Danantara memunculkan ketidakpastian terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi. Lembaga pemeringkat itu menyoroti besarnya kewenangan Danantara dalam mengelola aset BUMN senilai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar 60% PDB nominal 2025.  

Dengan mandat rasionalisasi BUMN, peningkatan kinerja, serta investasi sektor prioritas, Moody’s melihat koordinasi kebijakan yang belum solid berpotensi menekan kredibilitas kebijakan sekaligus meningkatkan risiko liabilitas kontinjensi bagi negara. Moody’s juga menilai kewenangan Danantara dalam kebijakan dividen BUMN dapat membebani kesehatan keuangan perusahaan pelat merah, mengingat dividen menjadi sumber pendanaan utama. 

Adapun bank-bank BUMN tercatat meningkatkan pembayaran dividen sepanjang 2025.  Meski pemerintah telah menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaan, Moody’s melihat masih ada ketidakjelasan terkait prioritas investasi, manajemen risiko, serta hubungan regulasi. Namun, lembaga itu memperkirakan penguatan kelembagaan ke depan dapat memperjelas tata kelola dan operasional Danantara.

Perubahan Potensial Kerangka Fiskal dan Moneter

Lebih lanjut Moody’s juga menyebut berbagai usulan perubahan kebijakan mulai dari potensi revisi kerangka fiskal termasuk kemungkinan menaikkan batas defisit 3%, perdebatan parlemen terkait mandat dan tata kelola Bank Indonesia, hingga pergeseran aturan di sektor sumber daya telah meningkatkan ketidakpastian kebijakan. 

Meski demikian, Moody’s menegaskan peringkat Baa2 Indonesia tetap mencerminkan ekspektasi ketahanan ekonomi di tengah potensi pelemahan moderat pada indikator fiskal. Lembaga itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi bertahan di kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah, dengan defisit fiskal tetap di bawah 3% dari PDB. Kebijakan moneter dinilai masih mendukung stabilitas harga, meski tekanan dari pelemahan nilai tukar bisa meningkat apabila prediktabilitas dan kredibilitas kebijakan menurun.

Dengan asumsi kebijakan fiskal tetap berhati-hati, Moody’s memperkirakan rasio utang pemerintah terhadap PDB akan tetap lebih rendah dibanding median negara berperingkat Baa. Namun, terbatasnya basis pendapatan masih menjadi kendala struktural yang membatasi ruang pemerintah untuk mendorong pertumbuhan melalui belanja fiskal tanpa mengganggu stabilitas makroekonomi dan keuangan. 

Moody’s juga mencatat Indonesia memiliki paparan risiko lingkungan yang moderat sebagai eksportir utama minyak sawit dan batu bara.

Munculnya Tekanan Politik dan Sosial Domestik 

Di luar faktor kebijakan, Moody’s melihat meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pertumbuhan pendapatan, peluang kerja, dan standar hidup sebagai pendorong gelombang protes sepanjang tahun ini. Lembaga itu menilai dinamika tersebut mencerminkan risiko terhadap stabilitas politik domestik yang bila berlanjut dapat membebani profil kredit Indonesia.

Adapun dampak terhadap peringkat kredit berpotensi semakin besar seiring waktu karena tingginya paparan risiko lingkungan dan risiko sosial yang moderat, meski sebagian diimbangi ketahanan kelembagaan dan ekonomi. 

Moody’s membeberkan dalam laporannya skor profil lingkungan Indonesia di level E-4 terutama dipicu tekanan iklim fisik, seperti banjir pesisir dan kenaikan permukaan laut yang dapat mengganggu produksi pertanian, infrastruktur, properti, dan ketahanan pangan. Letak geografis Indonesia juga membuat negara ini rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan aktivitas gunung berapi.

Selain itu, Moody’s mencatat limbah dan polusi sebagai sumber risiko lingkungan lain. Permintaan lahan pertanian dan penebangan komersial intensif memicu erosi tanah serta deforestasi. Sebagai eksportir minyak sawit, Indonesia juga menghadapi paparan risiko transisi karbon meski relatif terbatas.

Pada aspek sosial, Moody’s menempatkan profil Indonesia di level S-3. Pertumbuhan penduduk dan menurunnya rasio ketergantungan dinilai mendukung pertumbuhan ekonomi, namun konsentrasi kekayaan serta tingginya ketimpangan pendapatan meningkatkan risiko politik. Pengeluaran untuk layanan kesehatan dan pendidikan juga tercatat sedikit di bawah rata-rata negara berkembang jika diukur terhadap PDB.

Sementara itu, Moody’s memberi skor tata kelola G-2 untuk Indonesia, sejalan dengan negara berperingkat serupa dan belum menunjukkan risiko khusus. Penilaian itu mencakup aspek supremasi hukum dan pengendalian korupsi. Namun, Moody’s memperingatkan tanda-tanda melemahnya prediktabilitas dan kredibilitas kebijakan dapat membuat faktor tata kelola mulai membebani peringkat ke depannya.