Ini Strategi Bank Indonesia Hadapi Risiko El Nino

Bank Indonesia (BI) mewaspadai risiko El Nino yang diperkirakan semakin kuat hingga Oktober 2026, terutama di kawasan timur Indonesia. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap produksi pangan dan kembali mendorong inflasi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali mengatakan, lewat program pengendalian inflasi, pemerintah dan BI tidak lagi hanya mengandalkan operasi pasar melainkan juga mendorong penguatan produksi, penanganan pascapanen, distribusi, kelembagaan pangan, serta modernisasi pertanian dari sektor hulu hingga hilir.

Namun, BI meminta seluruh pihak mewaspadai potensi tekanan inflasi ke depan, terutama akibat El Nino dan meningkatnya biaya produksi.

“Perlu mewaspadai risiko dari El Nino. El Nino diperkirakan akan lebih kuat hingga bulan Oktober 2026 di kawasan timur Indonesia serta tekanan biaya produksi,” ujar Ricky dalam konferensi pers, Rabu (19/8).

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, strategi pengendalian inflasi akan diarahkan pada penguatan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan.

Sejumlah langkah yang disiapkan antara lain pengembangan digital farming dan pertanian presisi, penguatan pascapanen dan hilirisasi pangan, serta penguatan kerja sama antardaerah (KAD) business to business (B2B) yang berbasis kondisi surplus dan defisit pangan.

Selain itu, BI juga akan mendorong penggunaan data dan proyeksi yang lebih forward looking dalam pengendalian inflasi, termasuk melalui fasilitasi distribusi pangan, subsidi biaya angkut, serta pelaksanaan gerakan pasar murah.

Ricky menekankan intervensi pasar murah ke depan harus dilakukan secara lebih tepat sasaran dengan memperhatikan komoditas, lokasi, dan waktu pelaksanaan.

“Kita akan terus mendorong apresiasi berbagai inovasi pengendalian inflasi di daerah semakin targeted dan forward looking,” katanya.

Beri Perhatian pada Komoditas Pangan Strategis

Khusus menghadapi dampak El Nino, BI akan memberikan perhatian lebih besar terhadap sejumlah komoditas pangan strategis, terutama beras, cabai, dan bawang merah. Ketiga komoditas tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berpotensi terdampak gangguan produksi dan distribusi akibat kondisi cuaca.

Lebih lanjut ia mengatakan meski menghadapi ketidakpastian global dan risiko cuaca, perkembangan inflasi nasional hingga Juli 2026 masih terjaga. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 2,88% secara tahunan (year on year/yoy), turun dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 3,34%.

Penurunan terutama ditopang oleh membaiknya inflasi kelompok volatile food. Pada Juli 2026, inflasi volatile food tercatat sebesar 2,52% yoy, jauh lebih rendah dibandingkan 5,58% pada bulan sebelumnya.

“Alhamdulillah meski kita di tengah ketidakpastian, inflasi kita bulan Juli ini tetap terjaga di kisaran yang sudah kita tetapkan, bahkan melandai,” kata Ricky.

Secara kewilayahan, Ricky menyebut inflasi IHK juga melandai di seluruh wilayah. Inflasi tertinggi tercatat di Sumatera sebesar 3,53% dan Kalimantan sebesar 3,52%. Sementara itu, sebanyak 24 provinsi lainnya telah berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% +- 1%.

Menurut Ricky, capaian tersebut merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP).