BUMN Karya akan Raih PMN Rp 63 Triliun, Bagaimana Prospek Keuangannya?

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Suasana aktivitas pembangunan proyek Light Rapid Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi atau Jabodebek di Jakarta, Kamis (17/12/2020).
Penulis: Ihya Ulum Aldin
Editor: Lavinda
15/7/2021, 11.44 WIB

Saat menggelar rapat dengan DPR Komisi VI, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini Hutama Karya harus menanggung utang keuangan mencapai Rp 50,5 triliun dan Rp 21,3 triliun utang ke vendor yang belum dibayarkan.

"Dengan demikian perlu dukungan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan Hutama Karya untuk dapat membangun dan mengoperasikan ruas yang ditugaskan," kata Kartika 8 Juli 2021 lalu.

Sementara, PT Adhi Karya Tbk diusulkan mendapatkan PMN senilai Rp 2 triliun pada 2022. Adhi Karya berperan dalam pengerjaan proyek seperti LRT, jalan tol, bendungan, dan jembatan. Sebagai akibatnya, Adhi Karya terdampak secara keuangan yaitu kenaikan leverage.

"Membuat Adhi Karya kesulitan dalam mencari funding akibat rendahnya ekuitas yang dimiliki," kata Kartika pada kesempatan yang sama.

Untuk itu, Adhi Karya mengusulkan permohonan PMN untuk sejumlah proyek strategis nasional, yaitu proyek Jalan Tol Solo-DIY Kulon Progo, Jalan Tol DIY-Bawen, dan proyek sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian Serpong.

Untuk Waskita Karya, Kementerian BUMN mengusulkan tambahan PMN senilai Rp 7,9 triliun pada 2021 dan senilai Rp 3 triliun pada 2022 yang digunakan untuk melakukan restrukturisasi.

Kartika mengatakan, saat ini Waskita Karya memiliki utang mencapai Rp 90 triliun, termasuk kepada vendor. Utang tersebut buah dari akuisisi ruas tol di Trans Jawa milik swasta yang mangkrak atau lambat penyelesaiannya.

Waskita ditugaskan mengambil alih tol-tol milik swasta yang tidak berkelanjutan untuk diselesaikan pada 2015-2016. Selama 3 tahun terakhir, Waskita pun menyelesaikan proyek-proyek ini, seperti ruas Solo-Ngawi, Pejagan-Pemalang, dan Pemalang-Batang. "Ini menyebabkan secara total utang mereka meningkat tajam," kata Kartika.

Waskita saat ini sedang menjalankan program restrukturisasi, baik dengan melakukan divestasi kepemilikan jalan tol, maupun mendapatkan penjaminan pemerintah untuk refinancing obligasi dan modal kerja baru untuk menyelesaikan 132 proyek yang sedang dikerjakan.

PMN menjadi program lain restrukturisasi ini, dimana akan digunakan untuk penguatan permodalan yang akan digunakan untuk penyelesaian 7 ruas jalan tol. "Untuk perkuat permodalan karena banyaknya modal yang terserap untuk mengambil tol-tol di masa lalu," kata Kartika.

Strategi Bertahan BUMN Karya

Demi mempertahankan kinerja keuangan, BUMN Karya gencar berburu sejumlah kontrak baru. Adhi Karya mengantongi kontrak baru sebesar Rp 6,7 triliun sepanjang semester I 2021. Nilai kontrak ini merupakan gabungan dari seluruh kontrak di berbagai lini bisnis perusahaan.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Farid Budiyanto mengatakan jumlah perolehan kontrak baru perusahaan melonjak 45% dari kontrak baru yang diperoleh pada semester pertama tahun lalu sebesar Rp 4 triliun.

Sementara itu, Waskita mengantongi kontrak baru senilai Rp 3,1 triliun sampai akhir Juni 2021. Di dalamnya termasuk tambahan enam proyek baru dengan nilai kontrak sebesar Rp 563 miliar.

"Waskita Karya memperoleh kontrak baru semester I 2021 Rp 3,1 triliun. Tambahan nilai kontrak terbaru Rp 562 miliar," ujar Senior Vice President Corporate Secretary Waskita Karya Ratna Ningrum kepada Katadata.co.id, Senin (12/7).

Halaman:
Reporter: Ihya Ulum Aldin