PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN terus mempercepat langkah reformasi tata kelola korporasi demi mewujudkan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Langkah perbaikan itu diambil sebagai respons strategis atas mengecilnya margin keuntungan akibat permasalahan portofolio kredit komersial di masa lalu.

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, memaparkan kilas balik perjalanan transformasi besar-besaran yang dilakukan manajemen sejak akhir 2019. Pada periode tersebut, BTN menghadapi tantangan berat terkait tingginya rasio kredit bermasalah yang bersumber dari tata kelola penyaluran kredit di tingkat wilayah.

Nixon menjelaskan, salah satu akar masalah utama terletak pada besarnya wewenang yang dimiliki oleh kantor cabang dalam memutus dan menyalurkan kredit skala besar. Sistem lama itu dinilai rentan terhadap benturan kepentingan dan memiliki pengawasan yang kurang optimal dari pusat.

Guna memutus mata rantai risiko tersebut, manajemen baru BTN mengambil keputusan radikal dengan memangkas habis wewenang pemutusan kredit komersial di tingkat kantor cabang. Wewenang tersebut kemudian ditarik ke pusat dan dialihkan ke unit khusus yang terpisah secara struktural.

BTN mendirikan Regional Loan Processing Center untuk mengonsolidasikan penyaringan debitur secara objektif. Langkah integrasi itu terus disempurnakan hingga puncaknya perakitan sistem tersebut tersentralisasi penuh secara nasional di bawah nama National Loan Processing Center (NLPC).

Melalui keberadaan NLPC, kantor cabang kini hanya berfungsi sebagai unit pemasaran (sales center) yang mencari potensi pasar di lapangan. Sementara itu, seluruh proses analisis risiko, verifikasi dokumen, hingga keputusan akhir pemberian kredit dilakukan secara independen oleh tim NLPC.

"Semua proses perubahan organisasi dan tata kelola di bawah Change Management Office (CMO) sengaja kami tempatkan di bawah kendali direktur manajemen risiko. Hal ini krusial agar setiap langkah transformasi bisnis tetap dijaga oleh Four-Eyes Principle," kata Nixon dalam panel diskusi Risk and Governance Summit 2026 yang diadakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (14/7).

Langkah penataan organisasi itu terbukti memberikan dampak positif dalam menekan laju kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL). BTN juga mengubah arah kebijakan ekspansi kreditnya dengan membatasi pembiayaan pada proyek komersial korporasi yang berisiko tinggi.

Fokus bisnis perusahaan kini dikembalikan pada kompetensi intinya, yakni pembiayaan sektor perumahan segmen retail yang jauh lebih stabil. BTN secara masif mengalirkan likuiditasnya ke program Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi, Kredit Agunan Rumah (KAR), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didukung penjaminan pemerintah.

Di samping membenahi tata kelola risiko kredit tradisional, transformasi BTN juga menyasar pada modernisasi infrastruktur teknologi informasi. Langkah digitalisasi ini diambil untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menutup celah potensi kecurangan operasional di kantor-kantor cabang.

Per 2026, BTN telah mengimplementasikan konsep digital branch secara menyeluruh di jaringan kantornya. Proses pembukaan rekening baru bagi nasabah kini dilakukan secara mandiri melalui mesin digital pintar tanpa perlu lagi mengantre lama di depan petugas customer service.

Nasabah cukup memindai KTP elektronik mereka pada mesin pembaca digital yang terhubung langsung secara real-time dengan basis data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Proses validasi identitas (Know Your Customer/KYC), pembukaan rekening, hingga pencetakan kartu debit yang dikustomisasi kini selesai hanya dalam waktu 2 menit, menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan aman dari pemalsuan data.

Kinerja Keuangan BTN

BTN membukukan laba bersih sebesar Rp 1,1 triliun pada kuartal I-2026, meningkat 22,6% secara tahunan atau year-on-year (YoY) dibandingkan Rp 904 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan laba ditopang oleh pertumbuhan penyaluran kredit, terutama kredit pemilikan rumah (KPR), serta penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Nixon mengatakan, total penyaluran kredit BTN mencapai Rp 400,63 triliun hingga akhir Maret 2026 atau tumbuh 10,3% YoY. Kredit KPR subsidi naik 7,7% menjadi Rp 193,55 triliun, sedangkan KPR nonsubsidi meningkat 5,4% menjadi Rp 112,56 triliun.

Di sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) BTN tumbuh 9,9% YoY menjadi Rp 422,63 triliun. Dana murah (CASA) meningkat 7,9% menjadi Rp 212,11 triliun dan menyumbang 50,2% dari total DPK. Peningkatan dana murah tersebut turut menekan cost of fund (CoF) menjadi 3,0% dari 4,0% pada periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga mendukung pertumbuhan aset perseroan sebesar 10,5% menjadi Rp 517,54 triliun.

BTN juga mencatat kualitas aset yang tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau NPL berada pada level yang terkendali, seiring dengan strategi perseroan menjaga kualitas pembiayaan di tengah pertumbuhan kredit yang berkelanjutan.

Menurut Nixon, BTN telah menyalurkan pembiayaan untuk sekitar 6 juta unit rumah sejak 1976 hingga awal April 2026 dengan total nilai mencapai Rp 530 triliun. Ia menilai sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian karena menyerap banyak tenaga kerja, menggunakan mayoritas material dalam negeri, serta memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak.

Di sisi digital, jumlah pengguna aplikasi Bale by BTN melonjak 67,5% YoY menjadi 4 juta pengguna. Pertumbuhan tersebut diikuti kenaikan rata-rata saldo tabungan sebesar 18%, serta peningkatan jumlah dan nilai transaksi masing-masing 8,1% dan 48,2% secara tahunan. BTN menargetkan jumlah pengguna Bale meningkat menjadi 5 juta hingga akhir 2026.

Nixon menambahkan, salah satu pendorong peningkatan aktivitas digital adalah penyelenggaraan BTN Jakarta International Marathon (Jakim) 2026. Perseroan optimistis penguatan layanan digital dan bisnis pembiayaan perumahan akan terus menopang pertumbuhan kinerja sepanjang tahun ini.