Pemakzulan Trump, Sri Mulyani: Kita Harus Waspada

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Martha Ruth Thertina
19/12/2019, 15.58 WIB

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah menghadapi proses pemakzulan. Menanggapi perkembangan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia harus waspada.

Dinamika politik di AS akan berpengaruh terhadap ekonomi negara tersebut. Di sisi lain, ekonomi AS bisa mempengaruhi ekonomi dunia. "Perlu kita waspadai karena AS merupakan negara dengan ekonomi terbesar dunia," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (19/12).

Ia mengatakan proses pemakzulan Trump telah meningkatkan ketegangan politik di AS, yaitu antara Partai Demokrat dan Partai Republik. "Ini eskalasinya sangat tinggi," ucap dia.

(Baca: Pemakzulan Presiden AS, dari Andrew Johnson hingga Donald Trump)

DPR AS yang didominasi Partai Demokrat resmi memakzulkan Donald Trump dari kursi Presiden AS pada Rabu (18/12) malam waktu setempat. Nasib Trump akan diputuskan dalam sidang Senat yang didominasi oleh Partai Republik, bulan depan.

Dikutip dari AFP, sebanyak 230 anggota DPR AS sepakat untuk memakzulkan Trump karena menyalahgunakan kekuasaan. Sedangkan 197 anggota menolak.

Pasal pertama yang digunakan untuk memakzulkan Trump adalah penyalahgunaan kekuasaan. Trump dituduh menekan Ukraina untuk menyelidiki saingan politiknya Joe Biden yang merupakan pesaing utamanya dari Parti Demokrat dalam pencalonan presiden pada 2020.

(Baca: Trump Dimakzulkan DPR AS, IHSG dan Bursa Asia Rontok)

Demokrat mengatakan Trump menahan US$ 391 juta bantuan keamanan kepada Ukraina untuk memerangi separatis yang didukung Rusia. Sebagai upaya menekan Presiden Ukraina untuk membantunya menyelidiki Joe Biden.

Sedangkan pasal kedua yang digunakan untuk memakzulkan Trump adalah menghalangi penyelidikan Kongres terkait masalah Ukraina. Ini dilakukan Trump dengan mengarahkan pejabat Gedung Putih untuk tidak mematuhi panggilan DPR yang sah untuk memberikan kesaksian dan dokumen yang terkait dengan pemakzulan.