Ada Omnibus Law, Menkop Teten Bidik Kenaikan Investasi UMKM

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Seorang pekerja menuangkan biji kopi di warung kopi Malabar Mountain Coffee, Bogor, (13/11/2019). Menteri koperasi menargetkan kenaikan investasi pasca pemberlakukan omnibus law.
Penulis: Tri Kurnia Yunianto
Editor: Ekarina
17/12/2019, 19.24 WIB

Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan investasi di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) naik seiring rencana penyederhanaan regulasi melalui skema omnibus law. Tercatat hingga sekarang ada 11 aturan yang dinilai menghambat investasi di sektor usaha kecil tersebut.

"Kami harapkan kenaikan investasi bisa mencapai 60% sampai 2024," ujar Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di Jakarta, Selasa (17/12).

Dia menyebut, 11 aturan yang menghambat investasi, seperti Undang-undang yang menghambat perijinan dan sertifikasi dan mendapatkan akses pembiayaan. Padahal, banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya pada UMKM, khususnya yang bergerak di bidang kuliner seperti invetasi kedai kopi.

"Saya kira banyak investasi di sektor kopi yang sudah mulai masuk mulai dari US$ 7 - 9 juta lalu bikin gerai kopi di berbagai tempat," kata dia.

(Baca: Berbisik ke Puan, Jokowi Minta Omnibus Law Rampung dalam Tiga Bulan)

Karenanya , pemerintah masih membahas upaya menarik  investasi UMKM, termasuk kemungkinan membuka penuh investasi asing. "Ini masih ada upaya tarik menarik di kabinet apakah investasi asing mau dibuka seluruhnya ke UMKM atau dibatasi," katanya.

Teten menyatakan, hingga hari ini sudah ada 58% penyertaan investasi masuk ke UMKM. Mayoritas investor mengincar sektor makanan minuman (food and beverage/F&B) dan menjadikan beberapa produk naik kelas.

Pemerintah sebelumnya menargetkan penyerahan Rancangan Undang-Undang atau RUU omnibus law ke DPR pekan depan.

(Baca: Kadin: Kebijakan Ruang Mal 20% untuk UMKM Rugikan Pengusaha Retail)

 Pemerintah tengah berupaya mempercepat pengesahan aturan omnibus law. Presiden Joko Widodo mengatakan, sudah berbicara dengan Ketua DPR Puan Maharani agar pembahasan rancangan aturan omnibus law dapat rampung dalam tiga bulan.

Aturan tersebut perlu dibahas antara pemerintah dan DPR untuk disahkan sebagai undang-undang. “Saya bisik-bisik, ‘Kalau bisa, Bu, jangan sampai lebih dari tiga bulan’,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).

Adapun, ia menyebut omnibus law tentang perpajakan akan segera diajukan ke DPR pada pekan ini. Sementara omnibus law tentang cipta lapangan kerja rampung pada Januari 2020. Setelah itu, pemerintah baru akan mengajukan omnibus law yang berkaitan dengan UMKM. “Kami mau konsentrasi ke sana,” kata Jokowi.

Reporter: Tri Kurnia Yunianto