Bayar Selisih Iuran PBI BPJS Kesehatan, Kemenkeu Tunggu Perpres Jokowi

Kementerian keuangan (Kemenkeu) mengaku masih  menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani peraturan presiden (Perpres) terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.  Setelah Perpres diteken, pemerintah akan segera membayar selisih atas kenaikan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sesuai aturan itu.

Staf Ahli Bidang Kebijakan Pengeluaran Negara Kemenkeu Suminto menjelaskan, pemerintah saat ini telah membayarkan  iuran peserta PBI BPJS Kesehatan secara penuh seluruh tahun 2019. Hal ini seiring dengan percepatan pembayaran yang dilakukan pemerintah guna membantu arus kas lembaga asuransi negara itu.

Namun, iuran yang dibayarkan menggunakan tarif yang masih berlaku saat ini, yakni sebesar Rp 23 ribu untuk 96,8 juta peserta. 

"Sekarang usulan pemerintah, iuran PBI naik pada Agustus. Kalau disetujui Rp 42 ribu, selisihnya berarti Rp 19 ribu dikali 96,8 juta selama 5 bulan, dibayarkan kalau sudah ditetapkan Perpresnya," ujar Suminto saat ditemui di Gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis (12/9).

Saat ini, menurut dia, pihaknya masih menunggu ketetapan dalam bentuk Perpres yang belum diteken Jokowi. Namun, ia belum mengetahui apakah bakal ada perubahan dari usulan awal Kemenkeu dalam Perpres tersebut nantinya. 

(Baca: Iuran BPJS Naik, Subsidi Kesehatan Orang Miskin Bertambah Jadi Rp 49 T)

Sementara terkait permintaan komisi IX dan XI DPR RI untuk melakukan data cleansing (pembersihan data) pada peserta PBI BPJS Kesehatan,  menurut dia, proses tersebut saat ini tengah berlangsung.  Adapun data cleansing  dilakukan agar seluruh peserta PBI benar-benar merupakan orang yang berhak menerima bantuan dari pemerintah. 

Saat ini, BPJS Kesehatan tengah bekerja bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Namun, ia tak bisa memastikan kapan proses tersebut rampung.