Terancam Resesi, AS Kaji Pangkas Pajak Keuntungan Jual Aset

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku pemerintahannya tengah mempertimbangkan pemotongan pajak penghasilan dan keuntungan penjualan aset. Dia berupaya meredakan kecemasan pasar bahwa negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu dapat menuju resesi.

"Kami sedang melihat berbagai pengurangan pajak. Pajak penghasilan adalah sesuatu yang kami pikirkan," kata Trump kepada wartawan saat kunjungan Presiden Rumania Klaus Iohannis di Gedung Putih, seperti dikutip Reuters Rabu (21/8).

Kekhawatiran resesi muncul pada pekan lalu saat bunga obligasi (treasury) AS tenor 2 tahun melambung di atas bunga obligasi (treasury) AS tenor 10 tahun. Kondisi ini memberikan sinyal hilangnya kepercayaan pasar pada pertumbuhan ekonomi AS untuk jangka pendek.

Trump menepis kekhawatiran perlambatan, memuji rendahnya pengangguran dan meningkatnya pasar saham selama masa jabatannya. "Saya pikir kata resesi adalah kata yang tidak pantas. Kami sangat jauh dari resesi," ujar Trump.

(Baca: Rupiah Menguat ke 14.243 per Dolar AS di Tengah Ancaman Resesi Global)

The Washington Post melaporkan rencana pemotongan sementara pajak penghasilan tengah dipertimbangkan Gedung Putih guna mendorong perekonomian AS.

Pada hari Selasa, Trump mengatakan ia tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk memangkas pajak atas keuntungan dari penjualan aset terhadap indeks inflasi. Menurut pakar perpajakan, investor akan membayar pajak capital gain jauh lebih sedikit jika dikaitkan dengan indeks inflasi.

"Saya tidak berbicara tentang melakukan sesuatu pada saat ini, tetapi pengindeksan adalah sesuatu yang banyak orang sukai sejak lama. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan," terang dia.

(Baca: AS Kaji Pangkas Pajak Pekerja di Tengah Ancaman Resesi)

Mantan Wakil Presiden dan calon pr esiden dari Partai Demokrat Joe Biden berkampanye di Iowa mengatakan pemangkasan pajak capital gain hanya akan membantu orang kaya. 

"Langkah yang diambil Presiden Trump akan menjadi kesalahan besar. Pemerintah seharusnya fokus untuk mendorong kelas menengah bukan kelas atas," jelas dia.

Pajak penghasilan mendanai program jaminan sosial. Memangkas sementara pajak penghasilan pekerja dapat mendorong konsumsi masyarakat, tetapi dapat menurunkan penerimaan pajak pemerintah dalam jangka pendek.