BI: Utang Luar Negeri Indonesia pada Mei 2019 Tumbuh Melambat 7,4%
Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2019 tumbuh melambat 7,4% secara tahunan (year on year/yoy). Adapun ULN Indonesia pada akhir Mei 2019 sebesar US$386,1 miliar (sekitar Rp 5.377 triliun dengan kurs Rp 13.931 per dolar AS).
"ULN Indonesia tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$189,3 miliar serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar US$196,9 miliar," tulis BI dalam keterangan resminya, Senin (15/7).
Pertumbuhan ULN tahun ini melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 8,8% secara tahunan. Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran neto ULN dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Akibatnya, utang dalam rupiah tercatat lebih rendah daripada dolar AS.
Perlambatan pertumbuhan ULN bersumber dari swasta, di tengah pertumbuhan ULN pemerintah yang tetap rendah. Posisi ULN swasta pada akhir Mei 2019 tercatat tumbuh 11,3% secara tahunan. Namun, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 14,7%. Posisi utang di sektor jasa keuangan dan asuransi yang menurun berkontribusi pada perlambatan utang tersebut.
(Baca: BI Prediksi Neraca Pembayaran Kuartal II Surplus US$ 3 Miliar)
Pada Mei 2019, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa 75,2% terhadap total ULN swasta.
Selain itu, posisi ULN pemerintah pada Mei 2019 tercatat sebesar US$ 186,3 miliar atau tumbuh 3,9% secara tahunan. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,4%. Peningkatan ini didorong oleh penerbitan global bonds.
Walaupun tumbuh meningkat, nilai nominal ULN pemerintah pada Mei 2019 menurun dibandingkan dengan posisi April 2019 yang mencapai US$186,7 miliar. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran neto pinjaman senilai US$ 500 juta dan penurunan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh nonresiden senilai US$ 1,5 miliar yang dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat seiring dengan eskalasi ketegangan perdagangan.
(Baca: Hingga April 2019, Utang Luar Negeri RI Naik Jadi US$ 389,3 Miliar)
Adapun pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sektor tersebut yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8% dari total ULN pemerintah), konstruksi (16,4%), jasa pendidikan (15,8%), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%) serta jasa keuangan dan asuransi (14,3%).
Dengan semua kondisi itu, BI menyimpulkan struktur ULN Indonesia tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Mei 2019 sebesar 36,1%. Kondisi ini relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 87,3% dari total ULN. Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangannya yang didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tulisnya.