Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar di 2019, Tembus Rp 110 T
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati anggaran sebesar Rp 855,4 triliun untuk kementerian dan lembaga pada 2019. Anggaran terbesar dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Anggaran Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp 110,7 triliun, meningkat dari anggaran tahun ini sebesar Rp 107,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kenaikan tersebut di antaranya untuk proyek pembangunan sekolah. “Ada pembangunan sekolah-sekolah yang tadinya di Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) jadi di Kementerian PUPR,” kata dia dalam Konferensi Pers APBN 2019 di Jakarta, Rabu (31/10).
Selain Kementerian PUPR, kementerian dan lembaga lainnya yang memeroleh anggaran besar yaitu Kementerian Pertahanan sebesar Rp 108,4 triliun, naik dari anggaran tahun ini sebesar Rp 107,7 triliun; Kepolisian RI (Polri) sebesar Rp 86,2 triliun, naik dari anggaran tahun ini Rp 95 triliun. Adapun anggaran untuk Polri naik di antaranya untuk pengamanan terkait Pemilihan Umum (Pemilu).
(Baca juga: RUU APBN 2019 Disetujui, Target Defisit Anggaran Rp 296 Triliun)
Lalu, Kementerian Agama sebesar Rp 62,1 triliun, turun dari anggaran tahun ini sebesar 95 triliun; Kementerian Sosial sebesar Rp 58,9 triliun, naik dari anggaran tahun ini sebesar Rp 41,3 triliun; Kementerian Kesehatan sebesar Rp 58,7 triliun, naik dari anggaran tahun ini sebesar Rp 59,1 triliun; Kementerian Keuangan sebesar Rp 45,2 triliun, naik dari anggaran tahun ini sebesar Rp 32,9 triliun.
Kementerian Perhubungan sebesar Rp 41,6 triliun, naik dari anggaran tahun ini sebesar Rp 48,2 triliun; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp 41,3 triliun, naik dari anggaran tahun ini sebesar Rp 41,3 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebesar Rp 36 triliun, naik dari anggaran tahun ini sebesar 40,1 triliun.
Anggaran 10 kementerian/lembaga tersebut sebesar Rp 649 triliun. Adapun secara keseluruhan, anggaran kementerian/lembaga ditetapkan sebesar Rp 855,4 triliun, atau naik dari anggaran tahun ini sebesar Rp 847,43 triliun, maupun proyeksi realisasi tahun ini sebesar Rp 813,47 triliun.
(Baca juga: DPR Sahkan APBN 2019, Sri Mulyani: Desain Anggaran Gambarkan Optimisme)
Dalam paparan tertulisnya, pemerintah menyatakan belanja kementerian/lembaga tahun depan diarahkan untuk peningkatan investasi di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Strategi yang dilakukan yakni dengan memperkuat Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa, vokasi, dan mempercepat rehabilitasi sekolah.
Belanja juga diarahkan untuk penguatan program perlindungan sosial melalui perluasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta peningkatan besaran manfaat Program Keluarga Harapan (PKH); lalu untuk menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur guna pemerataan pembangunan.
Selain itu, belanja diarahkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dengan mempermudah pelayanan publik dan investasi, serta mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi, dan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan.