Kumpulkan 40 Konglomerat, Jokowi Minta Devisa Ekspor Dibawa ke RI

ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2017 di Istana Negara, Jakarta, 7 Desember 2016.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Yura Syahrul
27/7/2018, 00.14 WIB

Sedangkan Sri Mulyani mengaku akan berbicara lebih lanjut dengan pengusaha untuk membawa devisa masuk ke Indonesia. Selain memperkuat ekonomi dan menekan defisit transaksi berjalan, devisa tersebut dapat digunakan kembali untuk berinvestasi. "Agar membawa devisanya dan berinvestasi atau meningkatkan kapasitas kegiatan usaha mereka."

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini melihat, tidak ada halangan besar untuk membawa kembali dana tersebut ke Tanah Air. Namun, menurutnya para pengusaha masih terhambat persepsi jika mereka masih memerlukan devisa tersebut.

"Bank Indonesia dan Kemenkeu akan menjaga stabilitas dan kontinuitas kegiatan ekonomi sehingga memperkecil aspek spekulasi," kata dia.

Secara lebih rinci, Sri Mulyani menjelaskan, agenda pertemuannya adalah penjelasan pemerintah mengenai kondisi perekonomian terkini. Kondisi ekonomi dunia mengalami ketidakpastian karena berbagai kebijakan yang dilakukan negara maju dan pengaruhnya ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. "Bapak Presiden ingin mengajak para pengusaha ini untuk tetap fokus menjalankan kegiatan ekonominya, utamanya yang orientasi ekspor," katanya. 

Selain itu, Presiden mendengar masukan dari para pengusaha untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan menjalin sinergi dengan pemerintah untuk mengatasi gejolak ekonomi global.

Di satu sisi, menurut Sri Mulyani, pemerintah sudah mendorong simplifikasi perizinan yang dilakukan Menko Perekonomian  melalui sistem perizinan online terpadu atau Online Single Submission (OSS). Selain itu, berbagai insentif dalam bentuk perpajakan, bea cukai, dan perizinan lainnya.

Namun, di sisi lain, pengusaha mengeluhkan masalah investasi dan ekspor. "Ada yang bilang untuk menstabilkan harga kelapa sawit dengan adopsi policy B20 dan B30, bahkan di Brasil sampai B100. Implementasinya seperti apa?" kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, pengusaha juga mempersoalkan perizinan industri  yang berorientasi ekspor, seperti batu bara, kelapa sawit, karet, hingga manufaktur.

Halaman: