Pembangunan Infrastruktur Berlanjut, Sri Mulyani Janji Jaga Anggaran
Belanja infrastruktur jadi sorotan di tengah seretnya penerimaan negara. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Sebab, infrastruktur dibutuhkan bukan hanya untuk menarik investasi tapi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, masyarakat membutuhkan infrastruktur sejak bangun tidur. Infrastruktur yang dimaksud yaitu sanitasi dan air bersih. Bila kedua hal itu tak terpenuhi, seperti terjadi di India, kesehatan masyarakat bisa terganggu. Maka itu, pembangunan infrastruktur akan terus diupayakan meski biaya yang dibutuhkan tidak sedikit.
"Kalau 257 juta manusia bangun tidur semuanya ke kamar kecil, persoalan sanitasi dan air bersih menjadi persoalan penting," kata dia saat membuka Seminar Hari Oeang bertema “Sinergi Manajemen Aset, Treasury, dan Pembiayaan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia” di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (24/10). (Baca juga: Jokowi Perintahkan 2 Kementerian Bangun Infrastruktur Desa)
Meski begitu, ia meyakinkan bahwa pemerintah akan membangun infrastruktur dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Artinya, pemerintah tak akan jor-joran menggelontorkan dana untuk infrastruktur yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh swasta. Karena itu, ia meminta jajaran Eselon I di Kementerian Keuangan untuk berinovasi membuat skema pembiayaan infrastruktur.
"Kemenkeu harus terus menerus mendengar kebutuhan rakyatnya dan terus lakukan inovasi untuk mencapai cita-cita dan kebutuhan rakyat itu tanpa korbankan prinsip kehati-hatian. Dan itu bisa dicapai tanpa jadi negara yamg terjungkal karena krisis keuangan ataupun krisis tata kelola. Itu tantangan dan kesempatan bagi kami," ucapnya. (Baca juga: Dana Infrastruktur Seret, Pemerintah Lirik Sumber dari Filantropi)
Merespons pernyataan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR ) Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan ada empat skema pembiayaan infrastruktur. Keempat skema itu adalah pinjaman dalam dan luar negeri, menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN); Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dari kesemua skema yang ada itu, ia mengakui yang paling ideal adalah KPBU karena melibatkan swasta. Adapun untuk mendorong keterlibatan swasta, maka instansinya bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merumuskan proyek mana saja yang bisa melibatkan swasta. (Baca juga:Emir Qatar Tawarkan Kerja Sama Infrastruktur kepada Jokowi)
"Kami siapkan feasibility study-nya nanti baru ketahuan dukungan apa saja yang dibutuhkan supaya saat ditawarkan ke swasta ini layak untuk dijamin," ujar dia.