Tiga Bank BUMN Salurkan Subsidi Pupuk Lewat 8,8 Juta Kartu Tani

ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Ilustrasi. Pemerintah akan memberikan subsidi pupuk secara langsung lewat Kartu Tani.
Penulis: Desy Setyowati
Editor: Yuliawati
12/10/2017, 11.39 WIB

Pemerintah akan mengubah distribusi subsidi pupuk menjadi langsung kepada petani lewat skema pemberian Kartu Tani. Penerbitan Kartu Tani akan bekerja sama dengan tiga bank BUMN, yaitu BRI (wilayah Banten, Yogyakarta dan Jawa Tengah), Bank Mandiri (Jawa Barat), dan BNI (Jawa Timur).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menyatakan penggunaan Kartu Tani untuk meminimalisir penyalahgunaan subsidi pupuk dan untuk memantau penyerapan dan distribusi pupuk. Pemerintah akan menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan sebagai payung hukum Kartu Tani. 

Pemerintah akan membagikan kartu tani ke seluruh pelosok Indonesia, saat ini hanya terbatas di wilayah Jawa Tengah. Adapun perkembangan Kartu Tani di Pulau Jawa per akhir September 2017 sudah mencapai 97%.

(Baca: Pemerintah Diminta Ubah Skema Penyaluran Subsidi Pupuk)

Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan terdapat sekitar 8,8 juta petani padi secara nasional yang diproyeksikan menerima subsidi pupuk melalui Kartu Tani.

"Ke depan kami akan mengintegrasikan Kartu Tani yang didistribusikan dengan program kewirausahaan pertanian, penyaluran KUR, dan asuransi pertanian," kata Rini di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/10).

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, sinkronisasi data petani akan dilakukan pemerintah dengan perbankan. "Akhir tahun ini (verifikasi selesai). Setelah itu masih ada penyesuaian," kata Mardiasmo.

(Baca juga:  Pemerintah Dikritik Karena Terlalu Banyak Subsidi Pupuk Kimia)

Petani yang mendapat subsidi akan disesuaikan berdasarkan nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Nanti setelah itu semua petani yang dapat subsidi, kami kerucutkan lagi jadi satu kesatuan kartu maka kami cari petani yang miskin," kata Mardiasmso.

Meski demikian, petani yang belum mendapat kartu tani dapat mendaftarkan diri dan kemudian akan dikaji pemerintah dengan menyeleksi sesuai kriteria yang telah ditetapkan.