Jokowi Janji akan Fokus pada Pemerataan Ekonomi dan Keadilan Sosial
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmen akan fokus pada pemerataan ekonomi dan keadilan sosial dalam masa pemerintahannya yang menginjak tahun ketiga.
Jokowi menyebut 2017 sebagai tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia mengatakan harapannya agar manfaat pembangunan dapat dinikmati rakyat di seluruh Indonesia.
"Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata. Kita ingin para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, POLRI, pers, budayawan, mahasiswa, dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama," kata Jokowi dalam pidato kenegaraannya di kompleks parlemen di Jakarta, Rabu (16/8).
(Baca: Berpakaian Adat, Presiden Jokowi Tuai Pujian di Sidang Tahunan MPR)
Jokowi menyatakan pada tiga tahun terakhir pemerintah bekerja keras untuk menurunkan kemiskinan hingga menjadi 27,7 juta orang pada Maret 2017 dari periode yang sama tahun 2015 sebesar 28,5 juta.
Selain itu angka ketimpangan ekonomi yang ditunjukkan dalam indeks rasio gini Indonesia yang mencapai 0,393 pada Maret 2017 atau turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414.
Jokowi juga menyatakan berhasil mengendalikan inflasi pada level 2,6% dari Januari hingga Juli 2017. Bahkan pada Mei 2017 atau menjelang bulan puasa, tercatat inflasi sebesar 0,39%.
(Baca: Jokowi Jelaskan Alasan Gencar Bangun Infrastruktur di Sidang DPR)
Dia mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan dengan sejumlah langkah mulai dari pembagian sertifikat lahan, penyaluran dana desa yang mencapai Rp 60 triliun, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92%, hingga mengeluarkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua.
"Dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada warga Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang akhirnya menikmati pasokan listrik," kata Jokowi.
Langkah lainnya adalah reformasi kebijakan subsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, menekan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga saat ini 9 persen, hingga merevitalisasi sejumlah pasar hingga dapat bersaing dengan retail modern.
"Reformasi subsidi ini agar bisa menjangkau 40% lapisan masyarakat terbawah," kata Jokowi. (Baca: Presiden Jokowi di Sidang MPR Ingatkan Tak Ada Kekuasaan Absolut)
Jokowi menegaskan, tak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. "Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia," kata dia.