Di tengah risiko global yang masih mengintai, pemerintah berencana menerbitkan empat surat berharga negara (SBN) dalam valuta asing (valas) alias global bond. Dana yang diperoleh untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
Salah satu di antaranya sudah terbit pada Desember tahun lalu yaitu SBN berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 3,5 miliar atau setara Rp 47 triliun.
Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Loto Srianita Ginting merinci, tiga SBN valas lainnya bakal berbentuk surat utang syariah atau sukuk global berdenominasi dolar AS, SBN dalam euro (Euro Bond), dan SBN dalam yen (Samurai Bond). “Sisanya ini kami rencanakan bisa (diterbitkan) di Semester I kalau semuanya lancar,” ujar di Gedung BI, Jakarta, Senin (20/3).
(Baca juga: Sri Mulyani: Investor Amerika Lebih Minati Surat Utang Indonesia)
Ia menjelaskan, dalam menerbitkan SBN valas, pihaknya mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan global. Adapun, perekonomian domestik terpantau stabil. Bahkan, kebijakan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), menaikkan bunga dananya (Fed Fund Rate) akhir pekan lalu pun masih direspons positif oleh pasar. Buktinya, imbal hasil (yield) SBN cenderung turun, yang artinya permintaan meningkat sehingga harga naik.
Meski begitu, pemerintah masih memantau kondisi geopolitik di Eropa menjelang pemilihan umum di beberapa negara di kawasan tersebut. Selain itu, yang juga jadi perhatian yakni proses keluarnya Inggris secara penuh dari Uni Eropa (British Exit/Brexit) dan perlambatan ekonomi Cina. (Baca juga: Sri Mulyani Kecewa Negara-Negara Besar Tak Jaga Komitmen Dagang)
Tahun ini, pemerintah menargetkan penerbitan SBN gross sebanyak Rp 597 triliun. Dari jumlah tersebut, penerbitan SBN valas ditarget sebesar 25 persen atau sekitar Rp 149,25 triliun. Artinya, tiga SBN global yang akan diterbitkan pemerintah pada Semester I ini nilainya sekitar Rp 102,25 triliun. Sebab, Rp 47 triliun sudah dikantongi pemerintah pada Desember tahun lalu sebagai prefunding (pembiayaan awal) untuk memenuhi kebutuhan belanja di awal tahun ini.
Adapun, penerbitan SBN untuk prefunding tahun depan belum diagendakan pemerintah. Menurut Loto, pihaknya belum mengkaji kebutuhan tersebut. “Kalau ada prefunding ya kami lakukan. Kalau enggak, ya (baru terbitkan SBN valas lagi) tahun depan,” tutur Loto.