Pemerintah dan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati plafon anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Plafon tersebut diperuntukkan bagi empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, plafon sebesar Rp 7,2 triliun tersebut rencananya bakal dialokasikan untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp 2 triliun dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 1 triliun. Selain itu, untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp 1 triliun dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI) Rp 3,2 triliun.
(Baca juga: Tak Dapat PMN, Delapan Perusahaan Siap Melantai di Bursa)
Selain untuk empat BUMN, pemerintah juga merencanakan suntikan modal untuk beberapa Badan Layanan Usaha (BLU). Di antaranya BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 20 triliun, BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Rp 9,7 triliun, serta BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 2 triliun.
Ada pula suntikan modal bagi BLU di bawah dua kementerian teknis, yakni BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar Rp 500 miliar serta BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LMKUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rp 500 miliar.
(Baca juga: Berharap Holding, Rini Soemarno Setop Suntik BUMN Tahun Depan)
"Lalu, ada juga tambahan untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rp 3,6 triliun serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 1,5 triliun," kata Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi Keuangan DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (18/10).
Mayoritas anggota DPR menyetujui plafon yang diajukan Menteri Keuangan, meski dengan beberapa masukan. Salah satu di antaranya datang dari anggota DPR dari Fraksi Nasdem Johny Plate.
Ia meminta agar anggaran LMAN benar-benar digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur. "Contohnya di daerah Nusa Tenggara Timur perlu ada pembangunan untuk penunjang daerah wisata seperti Pulau Komodo," katanya.