Pemerintah Komitmen Bangun Jalan Trans Papua
KATADATA - Pemerintah menyatakan akan terus melakukan pengembangan infrastruktur wilayah Papua. Salah satunya dengan membangun akses jalan dan kereta api di ujung timur Indonesia tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya menganggarkan Rp 3,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan jalan nasional Trans Papua pada tahun depan. Anggaran ini lebih besar dari alokasi kementerian tahun ini untuk proyek jalan tersebut sebesar Rp 3,7 triliun.
Saat ini masih ada ruas jalan Trans Papua yang belum tersambung, sepanjang 825 kilometer. Adapun total panjang jalan nasional tersebut mencapai 4.300 kilometer. Basuki menargetkan proyek ini akan selesai pada 2018 dan seluruh jalan Trans Papua bisa tersambung.
“Tahun besok mudah-mudahan bisa Rp 3,8 triliun. Pokoknya terus kami anggarkan, karena total kebutuhan untuk proyek jalan tersebut mencapai Rp 12 triliun,” kata Basuki di JCC, Jakarta, Rabu (4/11).
Menurut dia, adanya Trans Papua akan mampu membuat harga-harga barang di daerah tersebut turun. Tidak ada lagi air mineral di Papua yang dijual dengan harga Rp 50.000 per botol. Pasalnya beberapa kabupaten akan terhubung dan dapat diakses lewat jalan darat.
Selain jalan, pemerintah juga akan membangun proyek kereta pertama di Papua. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Kementerian Perhubungan segera menyelesaikan studi kelayakan proyek tersebut pada tahun ini. Setelah studinya selesai proyeknya bisa terbangun tahun depan. Proyek kereta sepanjang 150 kilometer ini akan menghubungkan kota Sorong hingga Manokwari. (Baca: Setelah LRT, Jokowi Akan Resmikan Kereta Sulawesi dan Papua)
Agar pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal seperti Papua bisa terealisasi, pemerintah berencana untuk terus menambah anggaran di kementerian terkait, salah satunya Kementerian PUPR. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap anggaran Kementerian PUPR akan mencapai Rp 200 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
Untuk 2016, anggaran Kementerian PUPR disepakati sebesar Rp 104,1 triliun. Alokasi ini merupakan yang paling besar di antara kementerian lainnya. Padahal beberapa tahun sebelumnya anggaran PUPR masih berada di posisi kedua.
"Makanya saya berharap ke depannya bisa Rp 150 sampai Rp 200 triliun lah," kata JK. (Baca: Kementerian Pekerjaan Umum Sukses Garap 8 Proyek Mangkrak)
Dia mengakui kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur di Indonesia sangat besar. Meski telah mengalokasi dana yang sangat besar, Kementerian PUPR tetap tidak akan sanggup membangun infrastruktur sendirian. Apalagi petumbuhan penduduk ditambah berkembangnya teknologi membuat kebutuhan akan infrastruktur amat diperlukan.
Makanya pemerintah mengajak swasta untuk lebih berperan dan mampu memanfaatkan potensi yang ada di infrastruktur. Dia mencontohkan kejadian mati lampu yang masih sering terjadi haruslah diartikan sebagai semangat membangun pembangkit listrik untuk dijual kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). "Macet juga merupakan peluang untuk (swasta) membangun jalan tol,"ujarnya.