KATADATA ? Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan produksi gas Total E&P Indonesie di Blok Mahakam akan berkurang tahun depan. Pengurangan produksi ini salah satunya disebabkan kontrak perusahaan tersebut yang akan berakhir di Blok Mahakam.
Berdasarkan laporan SKK Migas, realisasi lifting gas dari Total E&P hingga Mei 2015 sebesar 1.617 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Realisasi ini lebih tinggi dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar 1.552 mmscfd.
Tahun ini, Total E&P Indonesie telah merevisi rencana kerja dan anggarannya dengan mengubah target liftingnya menjadi hanya 1.420 mmscfd. Target tahun depan pun akan lebih rendah 19,2 persen dari realisasi Mei 2015 yakni sebesar 1.307 mmscfd.
Wakil Kepala SKK Migas M.I. Zikrullah mengatakan penurunan lifting gas Total E&P ini akibat akan berakhirnya kontrak Total di Blok Mahakam. Kontrak Total di blok migas yang memiliki cadangan gas terbukti sebesar 2 triliun kaki kubik ini, akan berakhir pada 2017.
"Mengenai proyeksi atau prognosa terjadi penurunan sekitar 300an mmscfd. Ini antara lain ada pengaruh dari rencana berakhirnya kontrak," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6).
Pemerintah telah menyetakan memberikan Blok Mahakam kepada PT Pertamina (Persero) setelah kontraknya habis. Belum jelas, apakah Total akan kembali diikutsertakan atau tidak oleh Pertamina. Ketidakjelasan status Total di Blok Mahakam, membuat aktivitas pengeboran tidak seagresif sebelumnya.
Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika merasa khawatir pengurangan produksi yang dilakukan Total akan berpengaruh pada lifting tahun depan. Dia pun meminta SKK Migas tetap menjaga produksi Total agar tidak turun.
"Skk migas mempunyai kewenangan untuk minta supaya tidak turun," ujar dia.
Pemerintah berupaya untuk memberikan kepastian kepada Total dalam pengelolaan Blok Mahakam setelah kontraknya habis. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pekan ini pihaknya akan memberikan rekomendasi mengenai kontrak Blok Mahakam kepada Presiden Joko Widodo.
Dia mengatakan poin penting rekomendasi tersebut antara lain menunjuk Pertamina sebagai pemegang saham mayoritas dan operator. Pemerintah daerah berhak mendapatkan 10 persen dan sisanya bisa menggandeng operator lama yakni Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation.